BALI, MAL — Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan kunjungan kerja ke Bali guna memperdalam penguatan fungsi pengawasan DPRD dan penataan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Bali tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, didampingi sejumlah anggota komisi. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh referensi terkait efektivitas hubungan kerja legislatif dengan perangkat daerah setempat.
“Kami ingin memperoleh informasi dan pengalaman secara langsung mengenai bagaimana DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasan, membangun koordinasi dengan perangkat daerah, serta memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan,” ujar Sri Indraningsih Lalusu, di Palu, Selasa (10/11).
Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa DPRD Bali secara rutin melakukan komunikasi intensif dengan perangkat daerah mitra kerja. Pola ini mencakup pembahasan program berjalan, rencana kegiatan tahunan, hingga penyelesaian kendala anggaran yang memerlukan atensi khusus dari legislatif.
Anggota DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet, menekankan pentingnya pelibatan perangkat daerah dalam pengawasan lapangan. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di ruang rapat, tetapi harus melihat kesesuaian kebijakan dengan realita di lapangan.
“Melalui koordinasi seperti ini, kita bisa melihat bagaimana praktik yang telah berjalan di daerah lain, kemudian mempelajari hal-hal yang relevan untuk diterapkan di Sulawesi Tengah,” kata I Nyoman Slamet.
Selain aspek pengawasan, rombongan juga mempelajari kesuksesan Bali dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sistem informasi hukum di Bali diketahui telah meraih berbagai penghargaan nasional karena mampu memfasilitasi partisipasi publik secara optimal.
Dalam pertemuan tersebut juga mengemuka gagasan pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan di lingkungan DPRD Sulteng. Wadah ini diharapkan dapat memperkuat peran anggota legislatif perempuan lintas fraksi dalam memperjuangkan kebijakan yang pro-perempuan dan anak di tingkat daerah.
Hasil koordinasi ini selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi DPRD Sulteng untuk mengoptimalkan aset daerah, memperkuat tindak lanjut hasil kerja Pansus, serta meningkatkan transparansi pembentukan produk hukum daerah melalui platform digital.
