JAKARTA, MAL — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11).
Isu mengenai Gibran mundur ini mencuat tajam setelah polemik keabsahan ijazah luar negerinya memicu tekanan politik besar di parlemen melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Niat pengunduran diri tersebut awalnya disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11). Meski demikian, proses ketatanegaraan untuk memvalidasi kekosongan kursi RI-2 tersebut masih memerlukan dokumen formal yang diserahkan kepada MPR RI sesuai koridor konstitusi yang berlaku.
“Betul (Gibran mundur)”, kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo.
Dinamika politik ini menyusul putusan Mahkamah Agung yang secara resmi membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran. Keputusan tersebut bersifat inkrah dan menjadi dasar hukum kuat bagi delapan fraksi di DPR RI untuk menggulirkan langkah konstitusional lebih lanjut.
Hingga Rabu malam, tercatat sebanyak 120 anggota DPR telah menandatangani usulan HMP untuk merespons temuan Mahkamah Konstitusi. Dalam amar putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen fisik ijazah atau bukti kelulusan asli dari pendidikan luar negeri yang ditempuh oleh sang wakil presiden.
“Pengajuan pengunduran diri kepada presiden tidak otomatis membuat jabatan wakil presiden menjadi kosong”, kata Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Presiden Prabowo Subianto sendiri dilaporkan sempat memberikan saran agar Gibran menempuh jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Namun, pernyataan terbaru dari lingkaran pendukung utama mengisyaratkan bahwa langkah Gibran mundur diambil guna meredam tensi politik nasional.
Sesuai aturan Pasal 8 UUD 1945, apabila pengunduran diri ini telah dinyatakan sah secara administrasi, MPR wajib menyelenggarakan sidang istimewa dalam kurun waktu 60 hari. Selama proses birokrasi ketatanegaraan ini berjalan, posisi Gibran secara legal masih tercatat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
