PALU, MAL – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palu menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bermuatan Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk memperkuat karakter kebangsaan dan toleransi masyarakat.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Palu itu dibuka di Ruang Rapat Bantaya, Sekretariat Daerah Kota Palu, Selasa (29/9/2026).

Kepala Kesbangpol Kota Palu Abidin mengatakan, Diklat tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan berorganisasi terkait nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan.

“Tujuannya untuk memperkuat karakter kebangsaan dalam menghadapi dinamika kehidupan lokal maupun global yang berlandaskan pembauran, kerukunan umat beragama, nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat multikultural,” kata Abidin dalam laporannya.

Diklat tersebut diikuti 30 peserta dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta serta perwakilan remaja masjid di Kota Palu.

Peserta antara lain berasal dari Universitas Tadulako, Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, Universitas Muhammadiyah Palu, STIE, STT Mahapuri Palu, dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Santana.

Selain itu, peserta berasal dari Remaja Masjid Al Ittihad Palu dan Remaja Masjid Al Fatiha.

Abidin mengatakan, Diklat Kebangsaan berlangsung selama tiga hari, 29 September hingga 1 Oktober 2026. Narasumber berasal dari kalangan akademisi dan Pemerintah Kota Palu.

Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Kota Palu Nathan Pagasongan menekankan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat.

Menurutnya, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

“Terlebih di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat. Arus informasi dan perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan,” ujarnya.

Ia mengatakan, perbedaan pandangan yang berkembang melalui ruang digital dapat menjadi persoalan apabila tidak disikapi secara bijak. Masyarakat, kata dia, perlu memiliki kemampuan menyaring informasi, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terprovokasi.

“Kota Palu adalah kota yang tumbuh dari keberagaman. Kita hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang suku, agama, budaya, profesi, dan kelompok sosial. Keberagaman tersebut harus kita rawat menjadi kekuatan untuk membangun Kota Palu yang aman, nyaman, maju, dan sejahtera,” katanya.

Nathan menambahkan, karakter kebangsaan tidak hanya berkaitan dengan kecintaan terhadap simbol negara, tetapi juga tercermin melalui toleransi, gotong royong, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian sosial, serta penghormatan terhadap hukum dan hak orang lain.

Para peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

“Jadikan Diklat ini sebagai ruang untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, memperluas wawasan, dan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Menurut Nathan, pembangunan Kota Palu tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan seluruh warga diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah.

Ia berharap peserta dapat menjadi bagian dari penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan masing-masing, sekaligus menjadi contoh dalam menjaga persatuan, menghormati perbedaan, membangun komunikasi, serta menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan gotong royong.

“Menjaga Pancasila dan wawasan kebangsaan bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.