MOROWALI, MAL – Sikap Kepala Desa Sambalagi, Hendra, saat aksi unjuk rasa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) lokal Sambalagi bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kabupaten Morowali di kawasan International Green Industrial Park (IGIP), Sabtu (26/9/2026), dipersoalkan massa aksi.
Persoalan itu muncul ketika massa aksi berada di kantor IGIP. Dalam kesempatan tersebut, Hendra menyampaikan bahwa dirinya tidak membolehkan APBMI Morowali masuk untuk berdialog dengan pihak IGIP.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat penolakan dari sejumlah peserta aksi. Massa menilai keterlibatan APBMI dalam penyampaian aspirasi merupakan bagian dari persoalan yang sedang mereka perjuangkan.
Front Masyarakat Sambalagi Menggugat (FMSM) kemudian mempertanyakan sikap Kepala Desa Sambalagi tersebut. Dewan Pendiri Kerukunan Pekerja dan Keluarga Tolaki Sambalagi Morowali, Irfan Mualim, mengatakan pemerintah desa seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“Sebagai pejabat publik di tingkat desa, kepala desa semestinya memfasilitasi dan melindungi kepentingan warga, bukan menjadi penghalang penyampaian aspirasi masyarakat,” kata Irfan.
Menurut Irfan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aksi unjuk rasa, tetapi juga kepentingan PBM lokal yang selama ini beraktivitas di sekitar kawasan industri.
Ia mengatakan PBM lokal Sambalagi bersama APBMI Morowali sebelumnya mengerjakan sejumlah pekerjaan bongkar muat yang diberikan oleh PT IGIP. Belakangan, menurut dia, terdapat pekerjaan yang diduga dialihkan kepada PT Big Ocean Stevedoring.
Kondisi tersebut, kata Irfan, menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha lokal terkait keberlanjutan pekerjaan mereka.
“Kami meminta agar pengusaha lokal mendapatkan kepastian berusaha dan kesempatan yang adil untuk terlibat dalam kegiatan di kawasan industri,” ujarnya.
FMSM menyatakan mendukung tuntutan PBM lokal Sambalagi dan APBMI Morowali terkait kepastian usaha, kemitraan, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
Irfan mengatakan pihaknya juga mendorong Pemerintah Kabupaten Morowali dan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat di kawasan IGIP, termasuk memastikan ketentuan mengenai pelibatan perusahaan lokal dijalankan sesuai aturan.
Ia berharap persoalan antara pelaku usaha lokal dan pihak kawasan industri dapat diselesaikan melalui dialog agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan dari Kepala Desa Sambalagi, Hendra, mengenai alasan dirinya tidak mengizinkan APBMI Morowali mengikuti dialog dengan pihak IGIP dalam aksi tersebut.
Kades Sambalagi, Hendra ketika dimintai konfirmasinya, sebelum berita ini dinaikkan, masih belum tersambung. Pesan teks, centang dua namun belum dibuka. Saat dilakukan Panggilan WhatsApp, dalam kondisi “memanggil”.
