PARIMO, MAL – Sebanyak 6.601 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), masih menunggu pencairan bantuan hingga triwulan III 2026.
Dinas Sosial (Dinsos) Parimo menyebut penyaluran terhadap ribuan KPM tersebut masih tertunda setelah data penerima terdeteksi memiliki indikasi aktivitas judi online (judol).
Kepala Bidang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinsos Parimo, Ayub Ansyari, mengatakan pemerintah pusat menetapkan kuota PKH untuk daerah itu sebanyak 29.118 KPM sepanjang 2026.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 22.518 KPM telah menerima bantuan hingga triwulan III. Sementara 6.601 KPM lainnya belum mendapatkan pencairan,” ungkapnya Rabu (16/9).
Ia menjelaskan, PKH merupakan program bantuan bersyarat dari Kementerian Sosial yang menyasar keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Program tersebut menjadi bagian dari intervensi pemerintah untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan.
“PKH salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan warga terdaftar dalam PKH adalah warga dengan tingkat kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Ia mengatakan dampak program perlindungan sosial tersebut turut ditempatkan dalam konteks penurunan angka kemiskinan di Parimo.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin turun dari 14,91 persen pada 2023 menjadi 14,20 persen pada 2024, kemudian kembali turun menjadi 13,51 persen pada 2025.
Di sisi lain, penerima yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan dapat keluar dari kepesertaan PKH melalui proses graduasi.
“Mereka yang dinilai memiliki potensi usaha selanjutnya dapat diarahkan mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE),” terangnya.
Menurut dia, proses graduasi dan pendampingan penerima juga berkaitan dengan pemutakhiran serta pencatatan data. Salah satu persoalan yang muncul pada 2026 adalah adanya data penerima yang terindikasi memiliki aktivitas judol sehingga penyaluran bantuannya mengalami penundaan.
Selain PKH, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan sosial sembako bagi masyarakat di Parimo. Program tersebut memiliki kuota sekitar 46 ribu KPM, dengan 31.353 KPM di antaranya telah menerima bantuan hingga triwulan III 2026.
