PALU, MAL – Pemerintah Kota Palu mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan penyakit kusta melalui Diskusi Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor yang digelar di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Senin (7/9).
Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Sikola Mombine bersama Bappeda Kota Palu dan didukung NLR Indonesia itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat penanganan kusta secara terpadu.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Setda Kota Palu, Moh. Fahri. Diskusi dihadiri unsur pemerintah daerah, tenaga kesehatan dari Puskesmas dan Pustu, tenaga profesional, organisasi penyandang disabilitas, komunitas, keluarga, tokoh masyarakat, serta peserta lintas sektor lainnya.
Dalam sambutannya, Fahri menegaskan bahwa penanganan kusta tidak cukup dilakukan hanya melalui pendekatan medis.
“Kusta bukan hanya persoalan medis. Persoalan kusta juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, ekonomi, psikologis, keluarga, disabilitas, serta stigma dan diskriminasi yang masih dihadapi oleh orang yang pernah atau sedang mengalami kusta,” ujarnya.
Menurut Fahri, keberhasilan penanggulangan kusta membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari komunitas, Pustu dan Puskesmas, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil.
Ia menjelaskan forum tersebut juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman bahwa kusta dapat diobati dan disembuhkan. Karena itu, penemuan kasus secara dini menjadi langkah penting untuk mencegah kecacatan serta mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan.
“Kader dan komunitas dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan fasilitas kesehatan. Puskesmas dan Pustu memiliki peran penting dalam pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan manajemen kasus. Pemerintah daerah memastikan kebijakan dan dukungan sumber daya,” jelas Fahri.
Selain itu, keluarga dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan pengobatan serta memberikan dukungan psikososial kepada penyandang maupun mantan penyandang kusta. Sementara organisasi penyandang disabilitas dan komunitas diharapkan dapat membantu memastikan tidak ada stigma, diskriminasi, maupun hambatan dalam mengakses layanan kesehatan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang terlambat mendapatkan diagnosis karena takut, malu, atau tidak mengetahui ke mana harus mencari pertolongan. Mari kita jadikan pertemuan ini momentum membangun kolaborasi yang lebih kuat,” kata Fahri.
Di akhir kegiatan, Fahri menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Sikola Mombine, NLR Indonesia, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, komunitas, organisasi penyandang disabilitas, keluarga, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya penanggulangan kusta.
Pemerintah Kota Palu berharap hasil diskusi tersebut dapat segera diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, meningkatkan kualitas hidup orang terdampak kusta, mencegah kecacatan, serta mewujudkan masyarakat yang bebas stigma dan diskriminasi. ***
