PALU, MAL – Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Alkhairaat (PP HPA) mengkritik kinerja wakil Sulawesi Tengah (Sulteng) di DPR RI dan DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan fiskal daerah, khususnya terkait dana bagi hasil (DBH).

Kritik tersebut akan disampaikan melalui aksi penggalangan koin pecahan Rp1.000 yang melibatkan sejumlah elemen masyarakat di Kota Palu yang direncanakan, Selasa (8/9).

Ketua Umum (Ketm) PP HPA, Ashar Yahya, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kritik satir terhadap para wakil rakyat Sulteng yang dinilai belum maksimal memperjuangkan hak fiskal daerah di tingkat pusat.

“Aksi menggalang uang koin senilai Rp1.000 bukan sekadar gagasan faktual. Ada kritik satire pada elite politik yang sudah dipercaya menjadi wakil rakyat Sulteng di DPR RI, tapi gagal memperjuangkan hak fiskal dari dana bagi hasil,” kata Ashar.

Menurut Ashar, koin Rp1.000 yang dikumpulkan masyarakat merupakan simbol dukungan agar para wakil Sulteng di parlemen memiliki keberanian lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Ia menyebut aksi tersebut juga ditujukan kepada empat anggota DPD RI yang merupakan utusan Sulteng.

“Aksi dilakukan dengan simpati, bukan anarki. Membangun kesadaran bersama, sukarela menyumbang koin Rp1.000 untuk menambah kekuatan dan keberanian anggota DPR RI Dapil Sulteng, termasuk empat anggota DPD RI utusan Sulteng,” tegasnya.

Aksi tersebut akan melibatkan aliansi BEM mahasiswa se-Kota Palu, organisasi pergerakan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, praktisi jurnalistik, kelompok perempuan Talise, hingga warga Kabupaten Sigi.

Ashar mengatakan PP HPA menyambut dan mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen tersebut. Menurutnya, besaran DBH menjadi salah satu persoalan yang memunculkan keresahan di tengah masyarakat.

Selain persoalan DBH, PP HPA juga menyoroti Keputusan Menteri ESDM Nomor 157 Tahun 2026 yang dinilai berkaitan dengan kepentingan daerah.

“Harus dilawan. Kita juga bisa melawan kalau benar,” tandas Ashar.

Ia menegaskan penyampaian aspirasi tersebut akan dilakukan secara damai dan tidak diarahkan pada tindakan anarkis.

Menurut Ashar, aksi koin Rp1.000 diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat, sekaligus menjadi pesan kepada wakil-wakil Sulteng di parlemen agar lebih serius memperjuangkan kepentingan daerah dalam kebijakan fiskal pemerintah pusat.

“Aksi tersebut sekaligus menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai berdampak terhadap kepentingan fiskal Sulteng,” tandas Ashar.