PALU, MAL – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mewaspadai potensi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada September. Kekhawatiran itu muncul setelah kasus karhutla meningkat pada Agustus, bersamaan dengan kondisi kekeringan yang mencapai puncaknya.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegas Anwar saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla dan Kekeringan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026).
Menurut Anwar, terdapat korelasi kuat antara meningkatnya kekeringan dengan kejadian karhutla di Sulawesi Tengah. Karena itu, meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan tetap perlu ditingkatkan.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Berdasarkan laporan BPBD Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026, karhutla terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Salah satu kejadian di Kota Palu terjadi di kawasan Poboya dengan luas sekitar satu hektare.
Sementara Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutla cukup besar. Di daerah tersebut, terdapat lokasi yang luas lahan terbakar mencapai sekitar 83 hektare.
Karhutla juga tercatat terjadi di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.
Anwar mengatakan, kondisi karhutla pada awal tahun sempat meningkat sebelum kemudian menurun setelah dilakukan berbagai upaya pemadaman dan penanganan oleh pemerintah daerah bersama aparat di lapangan.
Namun, ia meminta kondisi tersebut tidak membuat pemerintah dan seluruh pihak lengah. Terlebih, kekeringan masih berpotensi berlangsung meski hujan mulai turun di sejumlah daerah.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” katanya.
Anwar menegaskan penanganan karhutla membutuhkan langkah yang lebih masif dan terkoordinasi. Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota bersama unsur Forkopimda serta instansi terkait dapat memperkuat sinergi untuk mencegah meluasnya kebakaran dan kerugian yang ditimbulkan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah unsur terkait, di antaranya Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala BKSDA, Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.*
