TEL AVIV, MAL — Ketegangan antara Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dan petinggi militer Israel mencuat ke ruang publik setelah Pasukan Pertahanan Israel (IDF) secara terbuka membantah pengumuman sang menteri terkait pergantian Kepala Komando Pusat, Mayor Jenderal Avi Bluth.
Dalam wawancara yang disiarkan Channel 14 pada Ahad (2/8), Katz menyatakan telah menunjuk Kepala Direktorat Personel IDF, Mayor Jenderal Dado Bar Kalifa, sebagai pengganti Bluth. Ia menegaskan menginginkan Komando Pusat dipimpin sosok yang lebih agresif dalam menghadapi ancaman keamanan sekaligus memberikan perlindungan kepada para pemukim Israel di Tepi Barat.
Namun, hanya beberapa saat setelah pernyataan itu disiarkan, IDF mengeluarkan klarifikasi resmi. Militer menegaskan bahwa Kepala Staf Jenderal Eyal Zamir tidak memiliki rencana mengganti Bluth pada masa yang dinilai masih sangat sensitif.
IDF juga menyebut pengumuman Katz tidak pernah dikoordinasikan dengan Kepala Staf. Menurut militer, pergantian pejabat senior hanya dapat dilakukan melalui prosedur resmi dan tidak diputuskan secara sepihak.
Dalam pernyataannya, IDF menyampaikan bahwa Bluth masih mendapat kepercayaan penuh dari pimpinan militer. Ia dinilai telah memimpin Komando Pusat dengan profesionalisme, keberanian, dan dedikasi di tengah situasi keamanan yang kompleks di Tepi Barat.
Perselisihan tersebut dipicu perbedaan sikap terkait penahanan administratif terhadap Tal Yinon Dardik, seorang pemukim Israel yang menjadi tersangka kasus kekerasan terhadap warga Palestina di Khirbet Humsa pada Maret lalu.
Dardik bersama sejumlah pemukim lainnya dituduh melakukan penganiayaan berat terhadap seorang warga Palestina, termasuk menelanjangi korban, mengikat alat kelaminnya menggunakan tali plastik, lalu mengaraknya di sekitar desa. Dardik membantah terlibat dalam aksi tersebut.
Setelah sempat ditahan dan melakukan mogok makan selama beberapa pekan, penahanan administratif Dardik akhirnya dicabut karena alasan teknis. Katz kemudian meminta agar penahanan itu tidak diperpanjang.
Namun, Bluth bersama Korps Jaksa Militer justru mengajukan banding atas keputusan pembebasan tersebut. Langkah itulah yang memicu kemarahan Katz.
“Mereka bertindak bertentangan dengan kebijakan saya,” ujar Katz, seraya menegaskan bahwa Komando Pusat seharusnya mengikuti arah kebijakan Menteri Pertahanan.
Kasus Dardik sendiri memicu gelombang dukungan dari kelompok pemukim dan politisi sayap kanan Israel. Sejumlah anggota parlemen mendesak pemerintah membebaskan Dardik dan menghentikan penggunaan penahanan administratif terhadap warga Israel.
Di sisi lain, Bluth selama ini juga menjadi sasaran kritik kelompok pemukim karena beberapa kali mengecam aksi kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina. Sebaliknya, kelompok hak asasi manusia dan politik sayap kiri menilai ia belum cukup tegas dalam menindak meningkatnya kekerasan tersebut.
Perseteruan terbaru ini memicu kecaman dari kubu oposisi. Ketua Partai Yashar, Gadi Eisenkot, menilai tindakan Katz telah melampaui batas hubungan antara otoritas sipil dan militer.
Ia menyatakan bahwa militer tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik menjelang pemilihan internal Partai Likud maupun pemilu nasional yang akan digelar pada Oktober mendatang.
Sementara itu, kantor Katz membantah telah bertindak di luar prosedur. Menurut keterangannya, Kepala Staf Eyal Zamir sebenarnya telah merekomendasikan nama Dado Bar Kalifa sebagai calon pengganti Bluth sejak April lalu. Katz mengaku hanya mengumumkan keputusan tersebut lebih awal setelah melakukan evaluasi terhadap kandidat yang diajukan.
Perselisihan antara Katz dan Zamir bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, keduanya juga sempat bersitegang mengenai kewenangan dalam pengangkatan pejabat militer senior sebelum akhirnya konflik tersebut mereda.
