PALU, MAL – Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sulawesi Tengah (Sulteng), Syaifullah Djafar, mengungkapkan bahwa sebelum status Sulteng sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) dicabut, pihaknya telah tiga kali menyampaikan surat kepada KORMI Nasional.
Surat-surat tersebut berisi laporan perkembangan persiapan, termasuk kendala anggaran yang dihadapi daerah.
Syaifullah Djafar menegaskan, tidak satu pun dari ketiga surat tersebut berisi permintaan agar Sulteng mengundurkan diri sebagai tuan rumah FORNAS.
Seluruh surat, kata dia, merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam melaporkan kondisi riil persiapan penyelenggaraan.
“Kami hanya menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Tidak pernah ada satu kalimat pun yang meminta mundur sebagai tuan rumah. Keputusan itu sepenuhnya merupakan kewenangan KORMI Nasional,” tegas Syaifullah, dalam konferensi pers, di Palu, Sabtu (1/8)
Ia menjelaskan, surat pertama disampaikan untuk melaporkan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi Sulteng terhadap pelaksanaan FORNAS masih berjalan, namun penganggaran yang tersedia belum memadai untuk menunjang seluruh kebutuhan penyelenggaraan.
Selanjutnya, surat kedua memuat informasi bahwa hingga saat itu belum ada kepastian terkait tambahan anggaran maupun dukungan pembiayaan untuk persiapan FORNAS tahun 2027.
Sementara surat ketiga lebih menitikberatkan pada aspek mitigasi bencana. Dalam surat tersebut, KORMI Sulteng mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pascagempa, mengingat FORNAS diproyeksikan akan diikuti sekitar 20 ribu peserta dari seluruh Indonesia.
Ketua KORMI Sulteng mengungkapkan, persoalan anggaran mulai menjadi tantangan serius ketika memasuki tahun anggaran 2026. Organisasi yang dipimpinnya hanya menerima alokasi dana sebesar Rp600 juta.
Padahal, anggaran tersebut harus membiayai tiga agenda besar sekaligus, yakni Road to FORNAS, Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi (FORPROV), serta operasional organisasi dan bantuan kepada Induk Organisasi Olahraga (Inorga).
Akibat keterbatasan tersebut, sebagian besar anggaran akhirnya dialokasikan untuk menyukseskan Road to FORNAS sehingga sejumlah agenda lain tidak lagi memiliki dukungan pembiayaan yang memadai.
Untuk mengatasi persoalan itu, pada Februari 2026 KORMI Sulteng mengajukan tambahan anggaran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya, bersama Dinas Pemuda dan Olahraga, KORMI Sulteng menghitung kebutuhan penyelenggaraan FORNAS dan mengusulkan anggaran sebesar Rp40 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulteng.
Menurutnya, anggaran tersebut bukan diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, melainkan untuk kebutuhan operasional pelaksanaan FORNAS, mulai dari persiapan, pembukaan dan penutupan, penataan venue, transportasi, akomodasi panitia, konsumsi, tenaga kerja hingga relawan.
Selain itu, KORMI Sulteng juga menyampaikan hasil kajian yang memperkirakan penyelenggaraan FORNAS mampu memberikan dampak ekonomi (multiplier effect) sekitar Rp200 miliar bagi Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.
Meski demikian, hingga laporan disampaikan kepada KORMI Nasional, usulan anggaran tersebut disebut belum memperoleh jawaban resmi dari Pemerintah Provinsi Sulteng.
Ketua KORMI Sulteng mengaku tidak pernah membayangkan ketiga surat yang dikirim sebagai laporan perkembangan persiapan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi KORMI Nasional dalam mengambil keputusan mencabut status Sulteng sebagai tuan rumah FORNAS.
“Kami menjalankan tanggung jawab organisasi dengan melaporkan kondisi yang sebenarnya. Tujuan kami bukan meminta mundur, tetapi agar seluruh pihak mengetahui perkembangan persiapan secara utuh,” pungkasnya.
