JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN berhasil meraih penghargaan internasional dari FP2030, sebuah organisasi global yang berkomitmen untuk meningkatkan akses kontrasepsi di seluruh dunia.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Managing Director FP2030 Asia Pacific Hub, Dr. Sumita Banarjee, sebagai pengakuan atas pencapaian Indonesia dengan persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) tertinggi di kawasan Asia Pasifik.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut.
“Ini adalah hasil kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi profesi seperti bidan. Program KB Pasca Salin sangat strategis untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta menurunkan angka stunting,” ujar Wihaji dalam acara serah terima penghargaan di Gedung BKKBN, Jumat (29/11).
Ke depan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga akan mengintensifkan program KB Pasca Persalinan hingga ke daerah-daerah terpencil, untuk memastikan seluruh pasangan usia subur memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan reproduksi.
FP2030 merupakan inisiatif global yang diikuti oleh 93 negara, bermula dari London Summit 2012. Organisasi ini bertujuan untuk menjamin hak akses kontrasepsi dan menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need).
Penyerahan penghargaan tersebut turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos.
Profil Menteri dan Wakil Menteri
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang baru dibentuk dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto membawa sosok berpengalaman untuk memimpin. Menteri Wihaji, mantan Bupati Batang, dikenal memiliki latar belakang yang kuat di bidang manajemen lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, yang sebelumnya aktif sebagai jurnalis dan politikus, diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam mengembangkan kebijakan berbasis keluarga.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, Tenny C. Soriton, menyambut positif penghargaan ini dan berharap reformasi struktural di bawah kementerian baru dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kami menunggu arahan dari pusat terkait perubahan susunan organisasi agar lebih efektif melayani masyarakat,” ujarnya, Selasa (3/12).
Penghargaan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pengelolaan kependudukan di masa depan. *
Editor : Yamin
