PALU, MAL — Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah selama 25 tahun di Indonesia.
Kegiatan bertajuk “Evaluasi Kritis 25 Tahun Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia (2001–2025)” ini berlangsung di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Selasa (17/11).
Fokus utama pertemuan ini adalah menghimpun perspektif daerah sebagai pijakan rekomendasi kebijakan nasional.
Irmayanti menyampaikan apresiasi mendalam kepada tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional karena memilih Kota Palu sebagai lokus penelitian. Menurutnya, tema riset tersebut sangat relevan dengan dinamika pemerintahan daerah saat ini.
Ia menjelaskan bahwa selama dua dekade terakhir, kebijakan otonomi daerah telah melewati berbagai fase krusial, mulai dari euforia reformasi hingga tahap pematangan tata kelola. Kebijakan ini dinilai memberi ruang luas bagi inovasi pembangunan di tingkat lokal.
“Kota Palu menjadi salah satu gambaran nyata bagaimana otonomi daerah dijalankan dengan karakteristik dan tantangan tersendiri, mulai dari persoalan kebencanaan hingga upaya pembangunan kembali pascabencana,” kata Irmayanti Pettalolo, Sekda Kota Palu.
Meski terdapat kemajuan, Sekda menyoroti tantangan relasi antara pusat dan daerah. Ia menilai semangat desentralisasi terkadang masih terhambat oleh praktik sentralisasi kebijakan dan keterbatasan fiskal yang menyulitkan fleksibilitas daerah.
Terkait kinerja pelayanan publik, Pemerintah Kota Palu terus mendorong digitalisasi dan reformasi birokrasi. Langkah ini dilakukan guna memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke wilayah kelurahan terjauh.
“Kawasan Indonesia Timur, termasuk Kota Palu, harus memperoleh porsi keadilan pembangunan yang setara dengan kawasan Indonesia Barat,” tegas Irmayanti Pettalolo, Sekda Kota Palu.
Irmayanti menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar memberikan data dan fakta objektif selama proses FGD berlangsung. Ia berharap hasil penelitian ini menjadi ruang akademik yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan otonomi daerah untuk 25 tahun mendatang. ***
