IRAN, MAL — Isu mengenai transparansi pendidikan anggota DPR mencuat tajam menyusul temuan data bahwa 211 wakil rakyat tidak mencantumkan riwayat pendidikan mereka. Fenomena ini memicu gelombang desakan publik melalui petisi daring yang menuntut pembukaan dokumen ijazah secara transparan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan data rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipublikasikan dalam Statistik Politik 2024, sebanyak 36,38 persen legislator terpilih periode 2024-2029 masuk dalam kategori tersebut.

Hal ini menempatkan kelompok tanpa keterangan pendidikan sebagai kategori terbesar dibandingkan lulusan sarjana maupun pascasarjana.

“Mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik,” kata Farida Octavia, pembuat petisi di Change.org, Selasa (17/11).

Hingga saat ini, petisi tersebut telah menembus lebih dari 21.477 tanda tangan sebagai bentuk tekanan agar lembaga legislatif lebih terbuka. Masyarakat mendesak agar transparansi pendidikan anggota DPR menjadi syarat mutlak demi menjaga integritas dan kepercayaan rakyat terhadap para wakilnya di parlemen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa segala informasi yang berkaitan dengan syarat pencalonan anggota dewan sebenarnya sudah tersedia di instansi penyelenggara pemilu. Ia menegaskan tidak ada informasi yang sengaja disembunyikan dari publik.

“Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco.

Dasco menambahkan bahwa masyarakat memiliki akses untuk melihat riwayat hidup dan berkas para calon sejak masa kampanye hingga penetapan hasil pemilu. Keberadaan data tersebut menurutnya merupakan bukti bahwa transparansi pendidikan anggota DPR telah terfasilitasi secara administratif oleh negara.

“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua,” kata Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.

Meski demikian, para aktivis tetap menuntut adanya audit independen untuk memverifikasi keabsahan dokumen ijazah seluruh anggota dewan secara sukarela. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa standar transparansi pendidikan anggota DPR tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga secara substansi moral.