PALU, MAL — Tenaga Ahli Profesional Lemhanas Edi Permadi menegaskan bahwa manfaat pertambangan legal bagi negara jauh melampaui laba bersih yang dibukukan oleh pihak perusahaan pertambangan di Indonesia.

Pandangan tersebut disampaikan Edi di sela penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Ahad (16/11).

Menurutnya, kontribusi sektor mineral tidak hanya terbatas pada pajak dan royalti, tetapi juga mencakup dividen, hilirisasi, serta kewajiban pengelolaan lingkungan.

“Manfaat yang diterima negara tidak dapat diukur hanya dari laba bersih yang dibukukan perusahaan pada akhir tahun,” kata Edi.

Edi menjelaskan, negara memperoleh manfaat sejak mineral diproduksi melalui royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kaya dia, kontribusi manfaat pertambangan legal ini berlanjut melalui pajak penghasilan badan, pajak daerah, bea masuk, hingga dividen dari kepemilikan saham nasional.

Sebagai ilustrasi, Edi mencontohkan kinerja PT Vale Indonesia Tbk pada 2024. Perusahaan mencatatkan laba bersih sekitar US$57 juta, namun total pembayaran kepada negara mencapai US$204 juta atau setara 357 persen dari laba bersih mereka.

Lebih lanjut ia mengatakan, kepentingan nasional dalam sektor ini turut diperkuat melalui kebijakan divestasi saham. Saat ini, posisi negara semakin dominan dengan masuknya PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham terbesar dalam pengelolaan aset strategis nikel tersebut.

“Kontribusi pertambangan harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan keuntungan perusahaan,” ujar Edi Permadi, Tenaga Ahli Profesional Lemhannas.

Terkait regulasi, Edi mengingatkan pentingnya kepastian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tepat waktu. Hal ini diperlukan agar perusahaan dapat menyusun rencana investasi dan agenda dekarbonisasi secara efektif guna menjamin keberlanjutan manfaat pertambangan legal di masa depan.

Ia juga menyoroti ancaman aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara. Berbeda dengan perusahaan legal, penambang ilegal tidak membayar pajak dan royalti, serta meninggalkan beban kerusakan lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah daerah.