PARIMO, MAAL – Dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan persoalan pemberantasan jaringan narkotika di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), menjadi sorotan. Namun, hingga kini, Kapolres Parimo, AKBP Heri Edrino Sihombing, belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi terkait dua persoalan tersebut.
Konfirmasi yang dilayangkan wartawan melalui pesan WhatsApp, Senin (16/11) belum mendapat respons hingga berita ini diterbitkan.
Dua persoalan tersebut sebelumnya disoroti LSM Sangulara Sulteng. Organisasi ini mempertanyakan efektivitas penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal serta keseriusan aparat dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika hingga ke tingkat bandar dan pemasok.
Terkait dugaan PETI, sejumlah desa di Kabupaten Parimo disebut menjadi lokasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Wilayah tersebut meliputi Desa Sejoli dan Lobu di Kecamatan Moutong, Desa Karya Mandiri di Kecamatan Ongka Malino, Desa Taopa di Kecamatan Taopa, serta Desa Sipayo di Kecamatan Sidoan.
Wartawan meminta penjelasan Kapolres mengenai sejauh mana aktivitas di sejumlah wilayah tersebut telah teridentifikasi oleh aparat kepolisian, termasuk laporan yang diterima, perkembangan penanganan, serta langkah penindakan yang telah dilakukan.
Selain persoalan pertambangan ilegal, perhatian juga tertuju pada pemberantasan narkotika di wilayah Parimo.
LSM Sangulara Sulteng menilai pengungkapan kasus narkotika semestinya tidak hanya berhenti pada pengguna maupun pengedar tingkat bawah. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk pihak yang diduga menjadi pemasok dan bandar.
Penelusuran hingga ke tingkat pengendali jaringan dinilai penting agar pemberantasan narkotika tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga mampu memutus mata rantai distribusi barang terlarang tersebut.
Atas persoalan itu, Kapolres Parimo juga dimintai penjelasan mengenai strategi kepolisian dalam mengembangkan penyelidikan, mengidentifikasi pemasok, mengungkap bandar, serta memutus jaringan peredaran narkotika di wilayah hukumnya.
Permintaan konfirmasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan berimbang mengenai langkah dan upaya kepolisian dalam menangani dua persoalan yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, AKBP Heri Edrino Sihombing belum memberikan tanggapan.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Kapolres Parimo maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan guna melengkapi pemberitaan ini.
