LUTIM, MAL — Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sulawesi menangkap seorang pria berinisial SW atas dugaan kasus perambahan hutan Luwu Timur di Blok Tanamalia, Desa Loeha.

Penindakan ini dilakukan karena tersangka nekat membuka kawasan hutan lindung untuk dijadikan lahan perkebunan merica tanpa dokumen perizinan resmi.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan area hutan yang telah dibuka diperkirakan mencapai 0,68 hektare.

Di lokasi tersebut, petugas menyita barang bukti berupa sekitar 300 tiang tanaman merica, sebuah pondok kerja, satu sekop, serta parang yang digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut.

“SW diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah penyidikan dan gelar perkara, penyidik menetapkannya sebagai tersangka,” jelas Kepala Gakkum Sulawesi, Ali Bahri, Selasa (17/11/2026).

Aktivitas perambahan hutan Luwu Timur ini awalnya terungkap berkat laporan masyarakat yang mencurigai adanya pembukaan lahan di kawasan lindung. Menindaklanjuti informasi itu, petugas Gakkum melakukan operasi pengamanan pada Senin, 9 November 2026, guna mencegah kerusakan ekosistem yang lebih luas.

Tersangka SW disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Atas perbuatan tersebut, tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Penyidik kini tidak hanya fokus pada tersangka lapangan, namun juga tengah menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan sebagai pemodal dalam pengembangan kebun merica ilegal ini. Penegakan hukum secara tegas diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Sebelum kasus SW, pihak Gakkum juga telah memproses tiga orang lainnya berinisial AI (32), AW (38), dan AR (51) dalam kasus serupa di kawasan Blok Tanamalia. Ketiganya telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Luwu Timur setelah permohonan praperadilan mereka ditolak oleh pengadilan.

Ali Bahri mengingatkan bahwa hutan lindung bukan merupakan lahan bebas yang bisa dialihfungsikan secara sepihak untuk kepentingan komersial. Ia meminta masyarakat terus berperan aktif melaporkan segala bentuk aktivitas pembalakan liar atau perambahan hutan Luwu Timur demi keberlanjutan lingkungan hidup.