POSO, MAL – Pemerintah Kabupaten Poso mulai mematangkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Tambarana dan Pendolo untuk memperkuat kepastian investasi, mengendalikan pemanfaatan ruang, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Penyusunan dokumen tersebut memasuki tahap Konsultasi Publik (KP) I yang dibuka Sekretaris Daerah Poso, Ir. Heningsih E.G. Tampai, M.Si., di Hotel Ancyra Poso, Selasa (17/11).
Kegiatan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, akademisi, serta pemangku kepentingan daerah. Tim penyusun dari Universitas Tadulako turut memaparkan analisis dan konsep rencana struktur serta pola ruang kedua kawasan.
Dalam sambutan tertulis Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara dan Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan memiliki posisi strategis bagi pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan keberlanjutan lingkungan.
“RDTR yang berkualitas, terukur, dan aplikatif sangat dibutuhkan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi dan perizinan berusaha,” kata Hrningsih membacakan pesan Bupati Poso.
Ia mengingatkan agar penyusunan tata ruang tidak sekadar mengandalkan pendekatan teknokratis, tetapi harus mengakomodasi aspirasi masyarakat, kearifan lokal, serta kondisi nyata wilayah.
“Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat penting, terutama dalam memberikan masukan terkait batas wilayah, potensi sumber daya alam, kawasan lindung, mitigasi bencana, hingga dampak lingkungan hidup,” tegasnya.
Pembahasan konsultasi publik mencakup tujuan penataan ruang, konsep struktur dan pola ruang, serta identifikasi materi yang berpotensi memengaruhi lingkungan hidup.
Pemerintah Kabupaten Poso berharap RDTR Tambarana dan Pendolo menjadi pedoman pembangunan kawasan yang komprehensif, aspiratif, serta selaras dengan daya dukung lingkungan.
