PALU – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dinilai telah melaksanakan publikasi informasi kelembagaan dengan baik dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Senin, 2 November 2026.
Penilaian tersebut dilakukan dalam kunjungan jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah bersama Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah ke Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik dan perangkat daerah.
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan serta komitmen badan publik dalam menjalankan pelayanan informasi, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian, pemutakhiran hingga penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, tim monev mengevaluasi pelaksanaan fungsi PPID, terutama menyangkut ketersediaan informasi publik, konsistensi publikasi kegiatan kelembagaan, serta kemudahan akses masyarakat terhadap informasi melalui media komunikasi dan kanal resmi.
Evaluasi juga menjadi sarana mengidentifikasi aspek pengelolaan informasi yang telah berjalan baik maupun yang masih memerlukan penyempurnaan, guna memastikan pelayanan informasi publik semakin efektif, terarah, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD memiliki tanggung jawab dalam menyediakan informasi kelembagaan yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Informasi yang menjadi bagian dari pelayanan publik tersebut mencakup kegiatan kedewanan, agenda persidangan, rapat-rapat, produk kelembagaan, hingga berbagai aktivitas sekretariat yang perlu diketahui masyarakat.
Hasil penilaian yang menunjukkan publikasi informasi telah dilaksanakan dengan baik menjadi catatan positif bagi Sekretariat DPRD Sulteng. Capaian tersebut sekaligus mendukung peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si., mengatakan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari komitmen institusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, pengelolaan informasi publik membutuhkan dukungan ketersediaan data yang akurat, dokumentasi yang tertata, serta publikasi yang konsisten dan bertanggung jawab.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas PPID, terutama melalui penyediaan data, dokumentasi kegiatan, dan informasi yang dibutuhkan untuk dipublikasikan secara tepat waktu.
Melalui monev tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu mempertahankan capaian positif sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Penguatan PPID tidak hanya diarahkan untuk memenuhi indikator penilaian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
