JAKARTA, MAL — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap politik partainya dengan menyatakan PDIP tetap di luar pemerintahan meskipun terdapat tawaran untuk bergabung.
Keputusan ini diambil guna menjaga integritas ideologi partai dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang sedang berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah di Sidang Terbuka Senat Wisuda STIPAN yang berlangsung di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (19/11).
Megawati menekankan bahwa prinsip PDIP tetap di luar pemerintahan merupakan bentuk ketaatan terhadap falsafah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” kata Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden ke-5 RI.
Selain soal posisi politik partai, Megawati menyoroti fenomena buzzer yang dinilainya merusak iklim demokrasi karena hanya berani menyerang melalui media sosial tanpa keberanian untuk berdialog langsung. Ia mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat segera merancang aturan hukum yang tegas untuk menertibkan kelompok tersebut.
“Saya mengatakan ke DPR, harus dibuat hukum bagi mereka yang buzzer-buzzer,” ujar Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden ke-5 RI.
Megawati juga menyinggung kekhawatiran masyarakat terkait penyadapan ilegal dan penurunan kualitas penegakan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan bahwa posisi PDIP tetap di luar pemerintahan akan memungkinkan partai untuk terus mengkritisi jalannya pemerintahan demi kebaikan Republik Indonesia.
“Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” pungkas Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden ke-5 RI.
