PALU, MAL – Foto Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PGRI Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Supardin, bersama sejumlah anggota Partai Demokrat Parimo dalam kegiatan jalan santai memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat, baru-baru ini, mendapat sorotan dari kalangan guru.
Seorang guru di Kabupaten Parimo yang meminta identitasnya tidak disebutkan mempertanyakan sikap PGRI Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait kehadiran Supardin dalam kegiatan yang berkaitan dengan partai politik tersebut.
Menurutnya, PGRI selama ini menegaskan pentingnya netralitas organisasi serta tidak terlibat dalam politik praktis.
“Di mana PGRI Sulteng ketika Plt Ketua PGRI Parimo hadir dalam acara jalan santai Partai Demokrat? Katanya PGRI netral, tidak boleh berpolitik dan tidak boleh memihak salah satu partai. Ini justru Plt Ketua yang baru ditunjuk hadir dalam acara partai. Ada apa, kok tidak diberikan sanksi?” ujar guru tersebut.
Ia menilai, apabila aturan organisasi hendak ditegakkan, penerapannya harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.
“Kalau mau menegakkan aturan, harus adil lah. Jangan sampai ada kesan tebang pilih,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Sulawesi Tengah, Syam Zaini, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadinya terkait sorotan tersebut belum memberikan tanggapan. Pesan yang dikirimkan telah terbaca, namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapat respons.
Sorotan tersebut mencuat di tengah polemik sebelumnya terkait kepengurusan PGRI Parimo. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua dan Sekretaris PGRI Parimo dinonaktifkan dari jabatannya karena dinilai melanggar aturan organisasi.
Penonaktifan tersebut berkaitan dengan kegiatan Konferensi Kerja Cabang (Konkerkab) PGRI Parimo pada 5 September 2026 yang menghadirkan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid.
Kini, kehadiran Plt Ketua PGRI Parimo dalam kegiatan yang melibatkan Partai Demokrat kembali memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan guru mengenai konsistensi penerapan aturan dan netralitas organisasi PGRI.
