PALU, MAL – Tanggung jawab PT Poso Energy atas kerusakan rumah warga Desa Sulewana, Kabupaten Poso, belum tuntas. Meski Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan verifikasi dan mengirimkan usulan nilai bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, perusahaan belum memberikan kepastian untuk merealisasikannya.

Persoalan tersebut kembali disampaikan masyarakat dalam audiensi bersama Satuan Tugas Penanganan Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah di Kantor Satgas PKA, 16 November 2026. Warga meminta kejelasan tindak lanjut pemerintah provinsi, termasuk realisasi surat Gubernur Sulawesi Tengah terkait penyelesaian kerusakan rumah mereka.

Awalnya, masyarakat berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur untuk meminta kepastian penyelesaian persoalan yang telah berlangsung cukup lama. Namun, karena tidak dapat bertemu, warga diarahkan menyampaikan aspirasi kepada Satgas PKA.

Dalam audiensi itu, Satgas PKA menjelaskan bahwa pemerintah provinsi sebelumnya telah meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkintan) melakukan verifikasi ulang terhadap rumah warga terdampak. Verifikasi dilakukan karena nilai bantuan yang sebelumnya ditawarkan PT Poso Energy dinilai belum sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan.

Hasil verifikasi mengelompokkan kerusakan rumah dalam tiga kategori, yakni ringan, sedang, dan berat. Penilaian tersebut menjadi dasar pemerintah mengusulkan besaran bantuan atau kerohiman kepada perusahaan.

Gubernur Sulawesi Tengah kemudian menandatangani surat hasil verifikasi dan penilaian dampak kerusakan rumah di Desa Sulewana. Menurut penjelasan Satgas PKA, surat berisi usulan nilai bantuan tersebut telah dikirimkan kepada PT Poso Energy tiga hari sebelum audiensi.

Namun, hingga 16 November 2026, perusahaan belum memberikan tanggapan mengenai kesanggupan memenuhi nilai bantuan yang diusulkan. Akibatnya, masyarakat masih menunggu kepastian meskipun tahapan verifikasi dan penilaian pemerintah telah dilakukan.

Selain besaran bantuan, warga juga mempertanyakan kondisi tanah, terutama bagi pemilik rumah yang masuk kategori rusak berat. Mereka ingin memastikan apakah nilai bantuan yang diusulkan telah memperhitungkan kebutuhan lahan baru apabila rumah tidak memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula.

Satgas PKA menjelaskan bahwa nilai bantuan yang diusulkan belum mencakup tanah. Apabila kondisi tanah tidak memungkinkan untuk pembangunan rumah, Pemerintah Kabupaten Poso akan mengupayakan penyediaan lahan. Meski demikian, belum ada rencana relokasi secara keseluruhan.

Wakil Kepala Dinas Perkintan, Purwo Indara, mengatakan pihaknya telah menerima hasil penilaian lapangan pada 12 Oktober 2026. Pemerintah saat ini masih menunggu tanggapan PT Poso Energy terkait kesanggupan memenuhi nilai bantuan tersebut.

Menurut Purwo, apabila kondisi tanah mengalami kerusakan dan tidak memungkinkan untuk pembangunan rumah, PT Poso Energy harus terlebih dahulu melakukan perbaikan atau penguatan struktur tanah. Pembangunan rumah baru dapat dilakukan setelah kondisi tanah dinyatakan memungkinkan.

Sementara itu, Ketua Satgas PKA, Eva Bande, membacakan daftar rumah warga berdasarkan kategori kerusakan ringan, sedang, dan berat. Dalam kajian Satgas PKA, sejumlah rumah juga perlu dipertimbangkan untuk direlokasi karena berada di kawasan rawan, antara lain di pinggiran sungai dan dekat jurang.

Persoalan relokasi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan yang melibatkan PT Poso Energy, Pemerintah Kabupaten Poso, dan Gubernur Sulawesi Tengah.

Salah seorang perempuan asal Sulewana, Malvin, mengatakan perjuangan masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian telah berlangsung lama. Berbagai upaya telah ditempuh, mulai dari menyampaikan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, DPRD Kabupaten Poso, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, hingga pemerintah provinsi.

“Masalah dampak rumah ini sudah sangat lama. Perjuangan kami untuk mendapatkan keadilan dimulai dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, DPRD Kabupaten Poso, DPRD Provinsi, hingga Gubernur Sulawesi Tengah. Namun, belum ada solusi yang benar-benar menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Ia mengaku masyarakat merasa belum mendapatkan perhatian yang memadai atas kerusakan ruang hidup yang mereka alami.

“Kami hanya masyarakat kecil yang ruang hidupnya dihancurkan oleh perusahaan. Sementara itu, pemerintah tidak memperhatikan nasib kami sebagai masyarakat,” katanya.

Dampak kerusakan rumah, menurut masyarakat, tidak hanya menyangkut bangunan, tetapi juga keselamatan, kenyamanan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Bagi perempuan, kondisi rumah yang tidak lagi aman menambah beban karena aktivitas domestik, menyiapkan pangan, dan merawat anggota keluarga tetap harus dijalankan di tengah ketidaknyamanan dan kekhawatiran.

Karena itu, masyarakat menilai penyelesaian persoalan Sulewana tidak cukup hanya menghitung kerusakan material bangunan. Aspek keselamatan, kelayakan lingkungan, kerugian sosial, kenyamanan, dan dampak psikologis juga perlu diperhitungkan.

Dalam audiensi tersebut, Satgas PKA menyampaikan sejumlah hal yang akan menjadi bahan pembahasan pada pertemuan lanjutan.

Pertama, apabila Pemerintah Kabupaten Poso tidak dapat menyediakan lahan untuk pembangunan rumah baru, PT Poso Energy harus memastikan perbaikan dan penguatan struktur tanah sebelum pembangunan dilakukan.

Kedua, apabila tidak tersedia lahan baru atau relokasi tidak dilakukan, Pemerintah Kabupaten Poso harus memberikan kejelasan tanggung jawab dan jaminan kepada masyarakat apabila kerusakan rumah kembali terjadi.

Ketiga, masyarakat terdampak harus dilibatkan secara langsung dalam setiap pertemuan dan proses pengambilan keputusan terkait penyelesaian kerusakan rumah.

Satgas PKA juga menjelaskan mekanisme bantuan yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni pemberian bantuan kerusakan rumah secara tunai kepada warga. Sementara itu, pekerjaan perbaikan dan penguatan struktur tanah menjadi tanggung jawab PT Poso Energy. Pembangunan atau perbaikan rumah dilanjutkan setelah proses tersebut selesai dan berdasarkan hasil kesepakatan.

Masyarakat Sulewana sebelumnya telah beberapa kali bertemu dengan Satgas PKA. Pertemuan terakhir sebelum audiensi November berlangsung pada April 2026. Warga juga telah menggelar aksi damai pada Agustus 2026, bertemu dengan Wakil Bupati Poso, serta menerima kunjungan langsung Wakil Bupati ke Desa Sulewana pada September 2026.

Namun, berbagai upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian konkret yang dapat dirasakan masyarakat.

Kini, warga menunggu tindak lanjut pemerintah dan PT Poso Energy atas hasil verifikasi yang telah dikirimkan. Mereka tidak hanya membutuhkan bantuan untuk memperbaiki bangunan, tetapi juga kepastian mengenai keselamatan tempat tinggal, penyediaan lahan apabila relokasi diperlukan, serta jaminan jika kerusakan kembali terjadi.

Bagi masyarakat, rumah bukan sekadar bangunan yang dapat dinilai berdasarkan harga material. Rumah merupakan ruang hidup tempat keluarga menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena itu, penyelesaian persoalan Sulewana harus menjamin hak warga untuk tinggal di lingkungan yang aman dan layak, bukan sekadar menuntaskan pembayaran bantuan.**