JAKARTA, MAL — Masyarakat kini dapat mengakses panduan cara ubah desil lewat HP sebagai bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna menjamin ketepatan sasaran bantuan sosial.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp31,8 triliun untuk penyaluran berbagai program bansos yang berlangsung hingga akhir tahun 2026.
Penyaluran bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) tahap keempat, BPNT, bantuan beras 10 kg, PIP, serta BSU sebesar Rp900 ribu.
Mengingat pentingnya akurasi data, memahami cara ubah desil menjadi sangat krusial bagi warga yang merasa kondisi ekonominya belum tercatat dengan benar dalam sistem klasifikasi kesejahteraan pemerintah.
Data desil dalam DTSEN membagi tingkat kesejahteraan menjadi sepuluh kelompok, dengan desil 1 sampai 4 menjadi prioritas utama penerima bansos reguler.
Pemutakhiran data diperlukan jika profil penerima manfaat mengalami perubahan signifikan agar tetap memenuhi kriteria verifikasi dan validasi oleh pihak berwenang.
“Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil dapat mengajukan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos atau pemerintah desa/kelurahan dan dinas sosial setempat,” tulis keterangan resmi Kemensos.
Untuk menjalankan mekanisme cara ubah desil, warga wajib menyiapkan dokumen pendukung berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Proses ini melibatkan pemeriksaan mendalam oleh petugas, termasuk verifikasi lapangan jika diperlukan, sehingga waktu penyelesaian setiap pengajuan bisa berbeda-beda tergantung kasusnya.
Sementara itu, terkait BSU Rp900 ribu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa proses administrasi di Kementerian Keuangan masih terus berjalan.
Ia menegaskan agar pekerja hanya merujuk pada informasi resmi untuk menghindari kabar hoaks mengenai jadwal pencairan bantuan subsidi upah tersebut.
“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa seluruh bantuan kuartal IV tahun 2026 diharapkan dapat disalurkan melalui transfer ke rekening bank.
Langkah ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi anggaran negara.
“Tapi sekarang kan arahan Presiden, semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Masyarakat diimbau untuk proaktif memantau status kepesertaan mereka melalui portal resmi Kementerian Sosial secara rutin.
