PARIMO, MAL – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengerahkan 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama unsur TNI, Polri dan Kejaksaan untuk melakukan inspeksi serta penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 17-19 November 2026.
Inspeksi tersebut difokuskan pada pemeriksaan kesiapan operasional, evaluasi tata kelola, serta pembenahan sistem pelayanan SPPG di sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran, mengatakan kegiatan tersebut bukan semata-mata untuk mencari pelanggaran atau menjatuhkan sanksi, melainkan mengidentifikasi persoalan dan mendorong perbaikan pengelolaan SPPG.
“Kita berharap hasil kunjungan lapangan ini bukan memberikan sanksi, tapi membuat supaya dari SPPG ini ada pembenahan-pembenahan yang bisa dilakukan,” tegasnya dalam rapat persiapan di ruang kerjanya, Senin (16/11).
Menurutnya, pemeriksaan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tahapan pelayanan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga makanan diterima oleh pihak sekolah.
Tim inspeksi juga akan menelusuri rantai pasok, proses pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga mekanisme pengembalian barang. Langkah tersebut diperlukan agar tanggung jawab setiap pihak dalam proses pelayanan dapat diketahui secara jelas apabila ditemukan persoalan.
Selain pemeriksaan teknis, Pemkab Parimo turut mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait dan pihak pendidikan, khususnya menyangkut penataan ruang makan sekolah serta pembentukan kebiasaan dan karakter siswa.
Pelaksanaan inspeksi dibagi menjadi tiga kelompok besar dengan melibatkan unsur TNI/Polri, Kejaksaan, dan 20 OPD. Pendampingan kepolisian juga melibatkan Polsek jajaran Polres Parigi Moutong di wilayah yang memiliki SPPG.
Tiga tim dibentuk untuk menjangkau seluruh wilayah sasaran. Tim pertama dipimpin Dinas Pertanian dengan wilayah kerja Sausu hingga Parigi Tengah.
Tim kedua diketuai Dinas Ketahanan Pangan untuk wilayah Toboli, Parigi Utara hingga Kasimbar. Sementara tim ketiga dipimpin Dinas Pendidikan dengan cakupan Kecamatan Sidoan hingga Moutong.
Seluruh tim dijadwalkan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam rapat evaluasi pada Jumat (20/11). Forum tersebut akan membahas temuan lapangan, kondisi aktual SPPG, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan.
Melalui inspeksi ini, Pemkab Parimo menargetkan pembenahan tata kelola SPPG dapat berjalan lebih terarah, sekaligus memastikan rantai penyediaan dan distribusi pangan dalam pelayanan pemenuhan gizi berlangsung secara jelas dan bertanggung jawab. ***
