PALU, MAL – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menargetkan seluruh unit kerja memiliki standar pelayanan berbasis data.

Target ini mengemuka dalam Workshop Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2026 di Rabu (09/07).

Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti, menegaskan, upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui digitalisasi.

Irmayanti menjelaskan, Pemkot Palu tengah mengembangkan sistem E-Office terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mendokumentasikan seluruh pekerjaan perangkat daerah dan memantau kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terukur.

“Pemkot Palu mengembangkan dan menerapkan sistem E-Office terintegrasi untuk mendokumentasikan pekerjaan dan memantau kinerja ASN secara terukur, dan itu segera kita terapkan,” kata Irmayanti.

Sebagian besar pelayanan di Pemkot Palu telah beralih ke sistem elektronik. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan lebih cepat, mudah diakses masyarakat, serta akuntabel, mendukung terwujudnya standar pelayanan berbasis data.

“Semua pelayanan kita banyak berbasis elektronik. Ini kita lakukan agar lebih cepat, mudah diakses masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Irmayanti.

Irmayanti menyatakan, workshop PEKPPP diharapkan membantu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengidentifikasi kekurangan layanan dan memperbaikinya. Ini adalah bagian dari upaya Pemkot Palu untuk memiliki standar pelayanan yang lebih baik.

“Harapannya, dengan evaluasi ini pelayanan publik di Kota Palu semakin cepat, transparan, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Irmayanti.

Workshop PEKPPP 2026 dihadiri perwakilan dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, puskesmas, UPT, dan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palu. Peserta diajak memahami pentingnya standar pelayanan berbasis data.

Pemkot Palu menegaskan target bahwa semua unit kerja harus memiliki standar pelayanan terukur dan berbasis data, sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dalam reformasi birokrasi. ***