PALU, MAL – Pelopor Pemuda Tadulako Sulawesi Tengah menyatakan dukungan terhadap langkah Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama pimpinan DPRD Sulteng yang melakukan lobi ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu (19/8).

Langkah tersebut berkaitan dengan perjuangan Sulawesi Tengah untuk memperoleh pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil serta mendorong revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026.

Ketua Pelopor Pemuda Tadulako Sulteng, Idrus Latopada, mengatakan langkah pemerintah provinsi dan DPRD tersebut merupakan upaya memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sumber daya alam.

“Kami sebagai pemuda dari Bumi Tadulako sangat mengapresiasi langkah nyata Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulteng. Ini bukan sekadar lobi, tetapi ikhtiar memperjuangkan hak daerah penghasil sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sulteng,” ujar Idrus, Sabtu.

Menurut Idrus, Sulawesi Tengah memiliki posisi penting dalam industri pertambangan dan hilirisasi nasional, terutama melalui komoditas nikel di Morowali dan Morowali Utara serta pertambangan emas di wilayah Poboya.

Karena itu, ia menilai daerah penghasil perlu mendapatkan porsi DBH yang adil dan memiliki kepastian mengenai mekanisme pembagiannya.

“Kami mendorong agar revisi Kepmen ESDM Nomor 157 segera ditindaklanjuti dan ditandatangani. Jangan sampai janji hanya menjadi wacana. Masyarakat Sulteng membutuhkan kepastian,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen pemuda di Sulawesi Tengah ikut mengawal proses pembahasan dan realisasi kebijakan tersebut.
Menurutnya, peningkatan DBH harus berdampak nyata terhadap pembangunan daerah, khususnya pada sektor pendidikan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan pemuda di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

“DBH yang adil berarti tersedia ruang anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, lapangan kerja, dan pemberdayaan pemuda. Ini menyangkut masa depan masyarakat Sulteng,” pungkasnya.**