MOROWALI, MAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali mulai mempersiapkan validasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya memperkuat ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Morowali tercatat sebesar 10,38 persen.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Morowali di Aula Bappelitbangda Morowali, Senin (14/9).
Rapat dibuka Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, dan dihadiri perangkat daerah terkait serta sejumlah tamu undangan.
Kegiatan itu merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah daerah mendorong tersedianya data sosial ekonomi yang terpadu dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
Dalam arahannya, Iriane menegaskan penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, program pemerintah harus didukung data yang valid dan diperbarui secara berkala agar intervensi yang dilakukan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ia meminta perangkat daerah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga aktif melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
“Setiap dua bulan masing-masing dinas turun ke desa dan berkolaborasi. Kita harus bersama-sama bekerja agar angka kemiskinan di Morowali terus menurun,” ujar Iriane.
Menurutnya, pemanfaatan data berdasarkan desil juga menjadi salah satu instrumen penting untuk menentukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun intervensi sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Iriane menilai Morowali memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Potensi tersebut, kata dia, harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Dalam proses validasi dan pemutakhiran DTSEN, ia juga meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam pelaksanaan pendataan di lapangan.
Pendampingan tersebut dinilai penting untuk membantu kelancaran pengumpulan dan pemutakhiran data, dengan tetap menghormati independensi BPS dalam menjalankan fungsi statistik.
Selain persoalan kemiskinan, Iriane turut mengingatkan perlunya perhatian terhadap perkembangan inflasi. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah perlu terus diperkuat agar persoalan sosial dan ekonomi di daerah dapat ditangani secara terpadu.
Ia berharap pemutakhiran data tidak hanya dilakukan sekali, melainkan dievaluasi secara berkala. Pemerintah daerah juga mendorong pelaksanaan rapat evaluasi setiap tiga bulan dengan menghimpun data dari seluruh perangkat daerah terkait.
“Angka kemiskinan Morowali saat ini 10,38 persen. Kita berharap dengan upaya bersama angka tersebut dapat terus kita turunkan,” katanya.
Di akhir arahannya, Iriane meminta seluruh perangkat daerah segera menyiapkan data sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat, menurutnya, menjadi salah satu kunci dalam menentukan arah kebijakan dan program pemerintah.
“Semua dinas terkait minimal harus memiliki data yang perlu disiapkan. Ini penting agar kita dapat bekerja secara maksimal dan bersama-sama mewujudkan Morowali dengan angka kemiskinan yang semakin menurun,” pungkasnya.**
