PALU – Suhendra Saputra, mantan ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Untad tahun 1992, menyarahkan Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Alumni Universita Tadulako (IKA Untad) pada 27 Januari 2024, besok, ditunda.
Hal itu sarannya, untuk menghidari politisasi pada IKA Untad. Sebab menurutnya, Musda ini mesti sesuai dengan visi dan misi tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka pentingnya menjauhkan IKA Untad dari kepentingan politik.
Ia menyoroti kesempatan pelaksanaan Musda bersamaan dengan Pemilihan Umum dan menekankan agar visi dan misi IKA dijalankan tanpa terkontaminasi oleh politik.
Ketua Pengadilan Negeri Kelas 2 Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara ini berpendapat bahwa Musda sebaiknya dilaksanakan setelah Pemilu.
“Untuk memastikan kemandirian dan kebebasan IKA dari pengaruh politik,” kata Uken panggilan akrabnya di Palu, Jumat (26/1).
Ia berharap IKA Untad menjadi teladan bagi alumni berikutnya dan menginginkan eksistensi IKA tanpa intervensi.
Selain itu, ia meminta kepada Polda Sulteng agar mengklarifikasi atau melihat kembali Izin dari IKA Untad yang mau melaksanakan Musda tersebut.
Dengan nasihat tersebut, Suhendra Saputra berupaya memastikan bahwa IKA Untad tetap fokus pada misinya sebagai organisasi ilmiah tanpa terjerumus dalam ranah politik.
Reporter: IKRAM
Editor: NANANG
