PALU, MAL – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan penolakan atas praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di wilayahnya.

Penegasan ini disampaikan usai Pelantikan PW IKA PMII Sulteng di Palu, sebagai respons atas deklarasi penolakan LGBT yang digelar ratusan warga beberapa hari sebelumnya.

Meski demikian, kata dia, penolakan yang ia maksud dengan pendekatan yang mengedepankan pembinaan perilaku, bukan mendiskriminasi individunya.

Gubernur Anwar Hafid menjelaskan bahwa fokus penanganan harus pada pembinaan perilaku, bukan menjauhi atau mendiskriminasi individu.

“Saya mendukung sekali. Praktik-praktik seperti itu tidak bisa kita biarkan di daerah ini. Tetapi yang harus kita berantas adalah perilakunya, bukan manusianya. Jangan sampai orangnya kita jauhi. Yang perlu dilakukan adalah meluruskan,” kata Gubernur Anwar Hafid.

Ia menekankan bahwa setiap orang harus diperlakukan sebagai sesama manusia tanpa stigma, dan pendekatan yang dilakukan harus mengedepankan pembinaan.

Hal ini penting agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap individu yang mungkin terlibat dalam perilaku tersebut. Prinsip ini menjadi landasan mengapa Gubernur Sulteng tolak LGBT dengan cara yang humanis.

Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menggalakkan sosialisasi secara masif dengan melibatkan berbagai pihak.

Edukasi ini dinilai krusial untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di daerah.

“Langkah pertama tentu memperbanyak sosialisasi yang harus dilakukan oleh semua pihak. Kita juga perlu memiliki regulasi sebagai dasar pembinaan,” ujarnya.

Sebelumnya, ratusan warga, yang didominasi oleh generasi muda, menggelar deklarasi penolakan terhadap LGBT di Lapangan Vatulemo, Kota Palu.

Aksi tersebut diisi dengan penyampaian pernyataan sikap serta ajakan kepada masyarakat untuk tetap menjaga nilai-nilai yang mereka yakini.

Muammar Khadafi, inisiator deklarasi, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan respons atas isu yang menurutnya semakin marak terkait keberadaan LGBT di Kota Palu.

Deklarasi ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengajak berbagai elemen masyarakat untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, sejalan dengan sikap Gubernur Sulteng tolak LGBT.

Dalam acara tersebut, Jumardan, yang sebelumnya dikenal dengan nama “Minten”, turut berbagi pengalaman hidupnya. Ia menyatakan telah kembali menggunakan identitas yang diberikan sejak lahir dan mengajak masyarakat untuk mengenalnya dengan nama tersebut.