PARIMO- Anggota DPRD Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah meninjau kesiapan penyaluran sejumlah bantuan Kementrian Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bansos, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam penyaluran ditemukan sejumlah kendala di lapangan, berupa kesiapan dalam segala hal. Salah satunya APD yang digunakan dalam penyalurannya.
Ketua Fraksi Bintang Indonesia, Wawan Setiawan, mengatakan, tercatat ada sebanyak Rp5 Miliar dana provinsi melekat pada Dinsos Parimo untuk disalurkan kepada masyarakat. Olehnya dewan ingin memastikan hal itu.
“Saya melihat seluruh bantuan ini sudah siap disalurkan, tinggal menunggu waktu kapan dan kelengkapan relawan dilapangan,” terangnya.
Selain itu kata dia, pihaknya juga meminta untuk dilakukan singkronisasi data, karena sejak tahun 2014 hingga 2019 masih terjadi tumpang tindih data. Jika tidak dilakukan, bisa menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Lanjut dia, situasi saat ini, masyarakat tidak lagi berbicara soal APD melainkan isi perut. Maka dari itu, Dinsos mesti segera turun ke lapangan untuk menyalurkan bantuan.
“Kondisi di lapangan berbicara kondisi perekonomian. Saya melihat juga sudah satu bulan belum juga bergerak, jadi segera turun ke lapangan,” tegasnya.
Di samping itu, menurutnya, perlu adanya koordinasi baik pihak PMD dan Dinsos terkait BLT. 50 persen Desa telah menyalurkan batuan tersebut dan sebagiannya belum menyalurkan.
“Saya harap penyaluran ini bisa diselesaikan, dan tidak adanya kisruh di lapangan. Dan bantuan ini jangan hanya beras saja, melainkan lauk pauknya juga,” tutupnya. (MAWAN)
