PALU – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri secara resmi menutup Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Angkatan V secara Virtual Zoom, di Hotel Santika, Kota Palu, Jumat (13/9).
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad P. Polombo, menuturkan, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa terus menjadi fokus utama Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Investasi yang signifikan dalam sumber daya manusia, kebijakan, dan dukungan terhadap Pemerintahan Desa bertujuan untuk memperkuat peran perangkat desa dalam pembangunan,” kata La Ode.
La Ode mengatakan, peningkatan kapasitas perangkat desa dinilai penting agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan kompetensi yang lebih baik dan sarana yang memadai, perangkat desa dapat melaksanakan berbagai kegiatan teknokratis dengan optimal,” katanya.
Dia mengatakan, hal ini mencakup perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut kata dia, desa memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah, dengan mengedepankan asas rekognisi dan konsistensi realitas lokal.
“Ke depan, Perencanaan Desa diharapkan bisa lebih terintegrasi dengan Perencanaan Daerah dan pembangunan masyarakat, sebagaimana menjadi bagian dari Program Nasional yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, ini” bebernya.
Dia menambahkan, kegiatan pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi perangkat desa, tetapi juga diharapkan berdampak positif pada kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Apresiasi diberikan kepada seluruh peserta pelatihan yang telah berpartisipasi dan diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat di desa masing-masing.
Pelatihan ini sebut dia, merupakan kesempatan luar biasa bagi perangkat desa untuk menjadi mentor dan teladan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan di desa, tidak hanya di desa mereka sendiri tetapi juga di desa-desa sekitarnya.
La Ode mengapresiasi, kepada seluruh pihak yang mendukung, termasuk Kepala Desa dan PKK, yang turut berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa demi kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Mohammad Noval, ST. menyampaikan laporan pelaksanaan Pelatihan Aparatur Desa, diikuti oleh 309 desa Se-Sulteng, dengan jumlah peserta 1.236 orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Ketua LKD/PKK Desa.
“Capaian realisasi desa yang hadir 287 desa atau sekitar 93 persen, sedangkan peserta yang hadir 1.031 orang atau sekitar 83 persen,” katanya.
Sementara mewakili Gubernur Sulawesi Tengah disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Mohamad Nadir, dalam sambutannya, Nadir menyampaikan Kepemimpinan di tingkat desa tidak sekadar mengelola administrasi atau mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
“Kepemimpinan di tingkat desa juga harus memahami dan menanggapi kebutuhan dan potensi masyarakat secara langsung. Dalam situasi seperti ini, seorang kepala desa bertanggung jawab tidak hanya sebagai pengurus administratif, tetapi juga sebagai pemimpin komunitas yang dapat menginspirasi, memimpin, dan mendorong masyarakatnya untuk maju Bersama,” katanya.
Koordinator Provinsi Regional Management Consultant (RMC) III Sulawesi Tengah Adi W. Bethel menjelaskan, Pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) kali ini merupakan Pelatihan Angkatan V yang dimulai sejak Selasa 10 – Jumat 13 September 2024. Sebelumnya Pelatihan Angkatan I dimulai Rabu 21 – Sabtu 24 Agustus.
Selanjutnya Angkatan II pada Rabu 28 – Sabtu 31 Agustus, Angkatan III pada Senin 2 – Kamis 5 September, Angkatan IV Jumat 6 – Senin 9 September 2024.
Pelatihan ini diikuti oleh 309 desa Se-Sulteng, dengan jumlah peserta 1.236 orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Ketua LKD/PKK Desa.
“Capaian realisasi desa yang hadir 287 desa atau sekitar 93 persen, sedangkan peserta yang hadir 1.031 orang atau sekitar 83 persen,” katanya.
Adapun kata dia, materi disampaikan dalam pelatihan ini mencakup modul terkait organisasi, Penyusunan Peraturan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa (RKPD), gerakan PKK dan Posyandu, Kewirausahaan dan Pengembangan BUMDesa, serta materi lainnya. Termasuk materi dari Narasumber/Penceramah Pelatihan yakni Materi Kepemimpinan dan Materi Pencegahan Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa.
“Sumber materi berasal dari berbagai pihak, termasuk Polri, TNI, Kejaksaan Tinggi, BNN, Inspektorat Provinsi/Kabupaten, Akademisi Untad, dan Dinas terkait tingkat Provinsi dan kabupaten,” katanya.
Ia menyebutkan, Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), hingga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
“Kementerian Dalam Negeri fokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola anggaran dan pembangunan di desa secara efektif dan transparan”, katanya.
Reporter: IKRAM/Editor: NANANG
