PALU, MAL — Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menghadiri proses harmonisasi 14 rancangan Perwali Kota Palu bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dalam rangka menjamin kualitas produk hukum daerah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Garuda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Jalan Dewi Sartika, Kota Palu, pada Kamis (19/11).

Agenda ini dihadiri oleh jajaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

Dalam kesempatan tersebut, Imelda Liliana Muhidin menyampaikan apresiasi kepada jajaran kementerian atas pendampingan dalam penyusunan regulasi. Ia menekankan bahwa penyelarasan ini sangat krusial bagi implementasi kebijakan di lapangan.

“Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap Perwali Kota Palu yang disusun telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Imelda Liliana.

Menurutnya, setiap produk hukum daerah harus dipastikan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Langkah ini diambil agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan menjadi payung hukum yang kuat bagi pembangunan daerah.

“Melalui harmonisasi ini, 14 Peraturan Wali Kota yang dibahas dapat segera ditetapkan dan menjadi dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Kota Palu,” tambahnya.

Senada dengan hal itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulteng, Sopian, menegaskan bahwa proses ini bertujuan menyempurnakan teknik penyusunan peraturan.

“Harmonisasi bertujuan untuk menyempurnakan substansi maupun teknik penyusunan peraturan agar memiliki kepastian hukum,” tegas Sopian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Sopian juga mengapresiasi kehadiran langsung Wakil Wali Kota dalam agenda tersebut. Menurutnya, keterlibatan pimpinan daerah menunjukkan komitmen tinggi Pemkot Palu dalam melahirkan produk hukum yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. ***