MOROWALI, MAL – Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-Morowali) bersama Ekologi Hak Asasi Rakyat Morowali (ECHARI) menyatakan dukungan terhadap pengelolaan dan pengangkutan limbah ban bekas yang dilakukan PT Sarita Mitra Mulia (SMM) dan PT Azka Mandiri Energi (AME).

Dukungan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pengangkutan ban bekas ke luar wilayah Morowali dapat mengurangi penumpukan limbah sekaligus membuka peluang pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai ekonomis.

Ketua GRD KK-Morowali, Amrin, mengatakan aktivitas tersebut sejalan dengan hasil diskusi bersama sejumlah lembaga lingkungan di Morowali. Menurutnya, pengelolaan limbah harus dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan perlindungan lingkungan.

“Pengelolaan dan pengeluaran limbah ini sejalan dengan diskusi yang dilakukan bersama lembaga lingkungan Morowali. Hal ini terkait upaya menyelamatkan kondisi lingkungan Morowali,” ujar Amrin, Rabu.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), ban bekas tidak secara otomatis dikategorikan sebagai limbah B3. Sementara itu, PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur pengelolaan limbah non-B3.

“Meskipun bukan B3, ban bekas tidak bisa dibuang sembarangan seperti sampah rumah tangga biasa. Pengangkutan ban bekas dari Morowali ke luar daerah merupakan salah satu solusi untuk mengurangi penumpukan limbah. Apalagi, nantinya material tersebut akan diolah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis,” jelasnya.

Amrin menilai, kegiatan PT SMM dan PT AME berpotensi memberikan dampak positif bagi daerah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan, terutama terkait pengangkutan, pemanfaatan, dan pengawasan lingkungan.

Ia mengatakan, keterlibatan pemuda dalam mengawasi aktivitas perusahaan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial untuk memastikan kegiatan usaha tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Ini bentuk komitmen kami sebagai pemuda di Kabupaten Morowali untuk terlibat aktif melakukan pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas perusahaan. Dengan begitu, kita bisa memastikan kegiatan mereka turut mengurangi dampak lingkungan di Morowali,” katanya.

Menurutnya, pengelolaan limbah perlu menjadi komitmen bersama antara masyarakat, organisasi kepemudaan, dan perusahaan.

Amrin juga mengapresiasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) yang dinilai telah menjalankan pengawasan sesuai kewenangannya. Ia berharap transparansi dan kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi prinsip dalam setiap aktivitas pengangkutan limbah.

Di sisi lain, Amrin menyayangkan sorotan dari lembaga luar daerah yang menurutnya belum sepenuhnya menggambarkan situasi di lapangan. Ia meminta kritik terhadap aktivitas pengelolaan limbah didasarkan pada data dan kondisi faktual.

“Kritik harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai informasi yang tidak utuh justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Terkait penggunaan jetty untuk pengangkutan ban bekas, Amrin menilai pemanfaatan fasilitas pelabuhan milik pihak yang sama maupun melalui perjanjian kerja sama dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan kepelabuhanan.

Ia menegaskan, pemuda Morowali akan terus mengawasi aktivitas pengelolaan limbah, termasuk yang dilakukan perusahaan, agar tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.***