PALU, MAL — Akademisi UIN Datokarama Palu, Sahran Raden, memberikan apresiasi terhadap kegiatan Sarasehan MPR RI yang diinisiasi oleh Longki Djanggola untuk meningkatkan literasi politik masyarakat di Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini dinilai menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman konstitusi sekaligus membangun kesadaran kebangsaan masyarakat daerah.
Sahran Raden menilai kehadiran sarasehan tersebut memberikan ruang dialog penting antara wakil rakyat dan warga untuk memahami peran serta kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan.
Menurutnya, literasi politik masyarakat sangat dibutuhkan agar posisi MPR sebagai rumah kebangsaan dapat dipahami secara utuh dan benar.
Dosen Hukum Tata Negara di UIN Datokarama Palu tersebut menegaskan bahwa terdapat tiga dimensi penting MPR, yakni sebagai pengawal konstitusi, penjaga kedaulatan rakyat, dan rumah kebangsaan.
“Ada tiga perspektif penting dalam memahami keberadaan MPR, yakni sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat,” kata Sahran Raden, Akademisi UIN Datokarama Palu.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa transformasi kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional harus disosialisasikan secara masif.
Lanjut dia, upaya ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah publik mengenai batas-batas kekuasaan dalam sistem demokrasi saat ini.
Sahran juga menggarisbawahi bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh sekadar menjadi slogan politik semata. Kedaulatan tersebut harus terwujud nyata dalam perlindungan hak warga negara serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan guna meningkatkan literasi politik masyarakat secara luas dan berkualitas.
“Politik harus dipahami sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menjaga persatuan, dan mewujudkan keadilan,” tambah Sahran Raden.
Ia berharap, kegiatan sarasehan yang melibatkan Longki Djanggola ini tidak berhenti sebagai agenda formal, melainkan berkembang menjadi gerakan pendidikan kebangsaan yang berkelanjutan.
Hal ini dianggap sangat relevan guna membentengi masyarakat dari arus pragmatisme politik dan polarisasi yang sering muncul di tengah dinamika demokrasi nasional.
