PARIMO – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memastikan penanganan tanggap darurat berjalan sebagaimana mestinya dialokasi pascabanjir Torue beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, untuk melakukan pemulihan, negara bertanggungjawab untuk untuk mendukung kegiatan tanggap darurat di lapangan, atas peristiwa banjir bandang menerjang Parimo.
“Nanti kita lihat perkembangan di lapangan seperti apa kedepannya, jika memungkinkan, maka kebijakan Pemerintah Daerah setempat memutuskan,” ungkapnya saat mengunjungi penyintas banjir Torue, Ahad (31/07).
Ia menjelaskan, secara prosedural masa tanggap darurat berlangsung selama 14 hari, status ini dapat diperpanjang bila situasi masih membutuhkan penanganan ekstra dalam urusan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Kata dia, setelah tanggap darurat teratasi, selanjutnya masuk pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, di masa ini akan dihitung penanganan jangka pendek untuk memastikan warga terdampak kehilangan tempat tinggal maupun rusak berat, sedang dan ringan mendapatkan kembali hunian mereka dari bantuan pemerintah.
“Kemungkinan yang harus kita lakukan, yakni Intervensi rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan dua skema yakni hunian warga dapat dibangun kembali di lahan tersebut sepanjang lokasi itu masih layak dibangun hunian atau skema relokasi atau hunian tetap (huntap) dibangun di tempat lain yang aman,” jelasnya.
Untuk itu, tugas Pemda menyiapkan lahan, BNPB dan Kementerian terkait menyiapkan infrastruktur bagi korban banjir.
Ia menambahkan, skema jangka panjang yakni penyiapan rencana kontigensi dan tahap-tahap pencegahan, diantaranya perbaikan lingkungan, normalisasi sungai maupun penghijauan.
“Perencanaan kontigensi kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi dan kami dipusat akan mendampingi,” pungkasnya.
Reporter: Mawan
Editor : Yamin
