PALU, MAL – Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI memperluas cakupan pemajuan dan perlindungan HAM dari empat menjadi sembilan pilar. Pemerintah daerah didorong menerjemahkan kebijakan nasional tersebut ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).
Perluasan cakupan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi RANHAM Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Polibu, Kamis (19/11).
Jika RANHAM Generasi V berfokus pada empat kelompok sasaran, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, RANHAM Generasi VI mencakup sembilan pilar. Pilar tersebut meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, anti penyiksaan, anti diskriminasi, hak anak, hak penyandang disabilitas, hak perempuan, hak migran, serta pengarusutamaan HAM lintas sektor.
Perluasan tersebut menuntut keterlibatan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya agar setiap pilar dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.
Gubernur Sulawesi Tengah melalui Staf Ahli Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Rusmiadi, mengingatkan agar pemenuhan HAM tidak berhenti pada urusan administrasi maupun pemenuhan indikator pelaporan.
Menurutnya, setiap regulasi dan program pembangunan harus menjamin keadilan serta kesetaraan bagi masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi, hambatan geografis, maupun perbedaan latar belakang.
“Kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dihasilkan, tetapi dari seberapa jauh regulasi tersebut menghadirkan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut pemenuhan HAM telah menjadi bagian dari arah pembangunan Sulawesi Tengah melalui visi Sulteng Nambaso dan program 9 BERANI.
Program BERANI Cerdas dan BERANI Sehat, misalnya, diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Selain koordinasi RANHAM, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan rapat penyampaian dan finalisasi rekomendasi analisis dan evaluasi produk hukum daerah dari perspektif HAM.
Rusmiadi berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat harmonisasi regulasi sekaligus memastikan produk hukum daerah berpihak pada kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan.
Kegiatan itu dihadiri jajaran Kanwil Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Biro Hukum Provinsi, bagian hukum kabupaten/kota, serta organisasi perangkat daerah terkait.**
