PALU, MAL — Persoalan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Desa Tamainusi, Kabupaten Morowali Utara, kembali terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Desa Tamainusi, Ahlis, dan mantan sekretaris desa, Yulianti Jesica Toding Belo.
Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Palu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Salma Deu menghadirkan lima saksi, yakni Abidin selaku Wakil Ketua BPD, Sindu Utomo, Delakrus, Arman selaku mantan sekretaris desa, serta Arwis yang pernah mengelola dana CSR.
Salah satu keterangan yang menjadi perhatian majelis hakim berasal dari Arwis yang merupakan kakak kandung terdakwa Ahlis. Majelis hakim memberikan pilihan kepada Arwis untuk tetap memberikan keterangan tanpa disumpah terkait perkara Ahlis atau mengundurkan diri sebagai saksi.
Arwis memilih tetap memberikan keterangan. Namun, dalam pemeriksaan terkait terdakwa Yulianti, Arwis tetap memberikan keterangan di bawah sumpah.
Dalam persidangan, Abidin mengungkapkan bahwa dana CSR dan kompensasi yang diterima Desa Tamainusi sepanjang 2021–2024 mencapai sekitar Rp3 miliar.
Pada 2021, dana tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan gedung serbaguna, rabat beton, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan alokasi sekitar Rp400 juta.
Sementara itu, Sindu Utomo selaku Kaur Keuangan menjelaskan bahwa dana CSR yang masuk ke APBDes tidak seluruhnya dicatat secara khusus sebagai pendapatan CSR.
Pada 2021, terdapat dana sekitar Rp300 juta yang diserahkan Ahlis dan dimasukkan ke pos pendapatan lain-lain. Kemudian pada 2022, sekitar Rp1,18 miliar digunakan untuk pembangunan rabat beton di dua titik Dusun II melalui skema dana sharing.
Berdasarkan rekening koran, penerimaan dana dalam APBDes 2023 tercatat sekitar Rp740 juta. Sindu memperkirakan total dana CSR yang masuk dalam APBDes selama periode 2021–2024 mencapai sekitar Rp1,8 miliar.
Selain Abidin dan Sindu Utomo, majelis hakim juga memeriksa Delakrus selaku mantan Ketua Tim Pengelola Dana CSR, Arman selaku mantan Sekretaris Desa Tamainusi, serta Arwis yang pernah menjabat sebagai pengelola atau bendahara dana CSR.
Dalam dakwaan, JPU menguraikan sejumlah perbuatan yang diduga dilakukan Ahlis dalam pengelolaan dana CSR dan kompensasi dari sejumlah perusahaan tambang sepanjang 2021–2024.
Ahlis didakwa menerbitkan surat keputusan pembentukan Tim Pengelola Dana CSR secara sepihak. Ia juga disebut membuka rekening baru di Bank BRI atas nama tim tersebut dan meminta perusahaan menyalurkan dana ke rekening terpisah dari Rekening Kas Desa di Bank Sulteng.
JPU turut menguraikan dugaan pengendalian penggunaan dana melalui perintah kepada bendahara tim untuk menandatangani slip penarikan kosong. Dalam dakwaan, Ahlis juga disebut menerima uang tunai, termasuk Rp732 juta dari CV Surya Amindo Perkasa.
Sementara itu, Yulianti didakwa membantu perbuatan tersebut dengan bertindak sebagai bendahara tim, membuka rekening terpisah dari rekening kas desa, serta menandatangani slip penarikan kosong atas perintah Ahlis.
Berdasarkan penghitungan auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam dakwaan, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.686.385.572.
Dalam penelusuran aset, JPU juga mengungkap sejumlah aset yang diidentifikasi sebagai milik Ahlis, di antaranya Mitsubishi Pajero Sport Dakar, Mercedes-Benz, tiga unit ekskavator, serta tanah dan rumah klaster dengan nilai sekitar Rp1,2 miliar.
Ahlis dan Yulianti didakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Adapun perusahaan yang disebut menyalurkan dana CSR dan kompensasi kepada Desa Tamainusi selama periode tersebut antara lain PT Hoffmen International, CV Surya Amindo Perkasa, PT Palu Baruga Yaku, dan PT Cipta Hutama Meranti.
Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa dikelola melalui mekanisme keuangan desa, termasuk pencatatan dalam APBDes dan penyaluran melalui Rekening Kas Desa.
