POSO, MAL – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Poso, KH. Arifin Tuamaka, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) memberantas peredaran narkoba di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso, tanpa pandang bulu.
Ia mengingatkan, jangan sampai penegakan hukum hanya menyasar pengguna kecil, sementara bandar besar dan jaringan narkoba justru luput dari jerat hukum.
Pemberantasan narkoba harus dilakukan secara tegas, transparan, dan berkeadilan. Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) diminta menindak seluruh pelaku tanpa melihat latar belakang, jabatan, maupun kekuatan ekonomi.
“Kami mendukung penuh aparat kepolisian dan BNN dalam memberantas narkoba. Tetapi hukum harus berlaku sama untuk semua. Jangan sampai masyarakat kecil begitu mudah ditangkap, sementara mereka yang memiliki kekuatan dan jaringan besar justru tidak tersentuh hukum,” tegas Kyai Arifin, Senin (16/11).
Menurutnya, penindakan yang tidak menyentuh bandar besar hanya akan membuat mata rantai peredaran narkoba terus berjalan.
“Karena itu, instruksi Kapolri terkait pemberantasan narkoba harus ditindaklanjuti secara konsisten hingga jajaran terbawah kepolisian,” imbuhnya.
Kyai Arifin mengajak tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan orang tua mengambil bagian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba melalui pengawasan lingkungan.
“Poso adalah rumah kita bersama. Jangan biarkan generasi muda menjadi korban narkoba. Siapa pun yang mengetahui adanya peredaran narkoba, jangan takut melapor. Kita harus bergerak bersama menyelamatkan masa depan anak-anak Poso,” tandasnya.
Ia berharap, penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih dapat memutus jaringan narkoba sekaligus mengembalikan rasa aman bagi masyarakat.
