JAKARTA, MAL — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tengah menggodok usulan pergeseran jadwal Rapat Paripurna untuk pemilihan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Usulan ini muncul setelah mempertimbangkan agenda kedewanan yang padat pada awal bulan tersebut.
Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pergeseran jadwal pemilihan Wapres pengganti diperlukan agar tidak bertabrakan dengan kegiatan komisi maupun kunjungan kerja anggota DPR dan DPD RI.
Langkah ini diambil untuk memastikan kuorum dan kehadiran maksimal para anggota dewan dalam agenda sakral kenegaraan tersebut.
“Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja,” kata Habiburokhman.
Selain kendala teknis jadwal, pergeseran ini bertujuan memberikan waktu lebih luas bagi verifikasi dokumen administrasi para calon. Majelis Permusyawaratan Rakyat ingin memastikan setiap berkas, terutama ijazah, divalidasi secara ketat guna menghindari polemik di masa depan.
“Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku,” ujar Habiburokhman.
Hingga saat ini, jadwal pemilihan Wapres pengganti pada 9 Desember masih bersifat usulan dan akan diputuskan melalui Rapat Pimpinan (Rapim) serta Rapat Gabungan pada Senin (16/11). Keputusan final akan ditetapkan setelah seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD memberikan kesepakatan resmi.
Sesuai aturan konstitusi, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewajiban untuk mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Proses pemilihan Wapres pengganti melalui sidang paripurna wajib diselesaikan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan pada 12 November lalu.
