SIGI, MAL – Kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang digelar anggota DPR RI, Longki Djanggola, di Gedung Eks DPRD Kabupaten Sigi, Dolo Kotarindau, Ahad (15/11).
Dalam sesi dialog, Rifaldi, warga Dolo Selatan, mempertanyakan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, termasuk apakah dua calon yang diusulkan Presiden harus berasal dari partai politik atau dapat berasal dari kalangan nonpartai.
“Wapres saat ini kursinya kosong. Presiden mengusulkan dua nama ke DPR RI. Apakah calon tersebut berasal dari partai politik atau nonpartai?” ujar Rifaldi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Guru Besar Universitas Tadulako (Untad), Aminuddin Kasim, menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), khususnya Pasal 4 huruf e. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan dalam masa jabatannya.
Mengacu pada penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3, Aminuddin menyebutkan bahwa pengusulan dua calon merupakan prakarsa Presiden. Kedua calon tersebut berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum sebelumnya.
Selain itu, ia juga menyinggung Pasal 40 UU MD3 yang mengatur penghentian sidang paripurna apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
Sementara itu, Longki Djanggola dalam sambutannya mengatakan, MPR RI memiliki posisi istimewa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. MPR bukan sekadar lembaga negara, tetapi juga merupakan representasi semangat gotong royong dan rumah kebangsaan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan golongan.
Menurutnya, sebagai pengawal konstitusi, MPR memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus merawat nilai-nilai luhur Pancasila.
“Melalui forum Sarasehan Kebangsaan hari ini, kita tidak hanya diajak memahami secara mendalam peran, fungsi, dan kewenangan konstitusional MPR RI, tetapi juga merefleksikan kembali komitmen kebangsaan kita, bagaimana merawat demokrasi yang sehat, memperkuat persatuan nasional, serta menghadapi berbagai tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa,” ujar Longki.
Sebelumnya, Kepala Desa Dolo Kotarindau, Sarfin S. Talaga, menyampaikan rasa bangga dan syukur karena wilayahnya terpilih menjadi lokasi pelaksanaan Sarasehan Kebangsaan yang digelar anggota DPR RI, Longki Djanggola.
Ia juga mengapresiasi kehadiran Longki di Desa Dolo Kotarindau. Menurutnya, kegiatan tersebut relevan dengan tugas dan fungsi Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, agraria, KPU, serta berbagai urusan pemerintahan lainnya.
“Kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Pak Longki di Desa Kotarindau,” ujarnya.
