PALU, MAL – Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam menangani dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Haedar menilai peristiwa tersebut memprihatinkan karena tidak hanya menyangkut persoalan keamanan, tetapi juga berkaitan dengan marwah pemerintahan.
“Masalah kemarin ada penyadapan, ya Muhammadiyah sangat memprihatinkan itu karena itu menyangkut marwah pemerintahan,” ujar Haedar seusai penutupan Tanwir Muhammadiyah di Banua Rusdi Toana, Universitas Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Kota Palu, Ahad.
Ia menekankan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Penegakan hukum menjadi langkah penting untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses sesuai aturan yang berlaku.
“Nah, bersama dengan itu, penegakan hukum harus ditegakkan,” katanya.
Haedar juga mengingatkan bahwa jalannya pemerintahan harus tetap berlandaskan konstitusi.
Ia meyakini Presiden Prabowo mampu memimpin Indonesia dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip konstitusional serta mengoptimalkan seluruh potensi bangsa.
“Kami percaya juga Presiden tetap mampu menjalankan dan memimpin Indonesia dengan dasar-dasar konstitusi yang kokoh dan bisa memaksimalkan seluruh potensi bangsa,” tuturnya.
Dalam perkembangan kasus tersebut, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
