JAKARTA, MAL — Penyaluran program BSU Rp900 Ribu untuk periode kuartal IV tahun 2026 hingga pertengahan November ini dipastikan belum dilakukan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan pengalokasian dana tersebut saat ini masih dalam proses administrasi di Kementerian Keuangan.

Program bantuan ini direncanakan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja yang memenuhi kriteria dengan total anggaran yang disiapkan mencapai hampir Rp12 triliun. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026, yang rencananya akan ditransfer sekaligus.

“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli saat memberikan keterangan kepada media di Bandung pada 14/11.

Pemerintah menekankan bahwa mekanisme penyaluran BSU Rp900 Ribu akan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening bank penerima guna menjamin ketepatan sasaran. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan digitalisasi bantuan sosial melalui sistem perbankan nasional.

Kepastian mengenai kriteria penerima dan teknis penyaluran dapat dipantau langsung melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini krusial untuk memastikan pekerja mendapatkan data yang valid dan terhindar dari disinformasi yang beredar di masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menegaskan pentingnya kepemilikan rekening bagi seluruh penerima manfaat. Program BSU Rp900 Ribu ini diharapkan mampu menjaga daya beli buruh serta menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga pekerja di tengah dinamika ekonomi nasional.

“Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 diharapkan melalui transfer ke rekening bank masyarakat penerima,” ujar Airlangga Hartarto.

Selain kendala administrasi, Menaker juga mengimbau para pekerja agar tidak mudah percaya pada informasi tidak resmi yang beredar terkait jadwal pencairan dana. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi penipuan yang meminta data pribadi dengan mengatasnamakan program bantuan pemerintah.

“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan,” pungkas Yassierli.