JAKARTA, MAL — Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu satu minggu kepada partai politik koalisi untuk menyiapkan usulan nama calon wakil presiden atau cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan ini merupakan langkah cepat untuk mengisi kekosongan jabatan setelah mundurnya Gibran dari kursi orang nomor dua di Indonesia pada 12 November 2026.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa para pimpinan partai koalisi telah bertemu di Istana Kepresidenan Bogor untuk membahas mekanisme pengisian jabatan tersebut.
Meski diberikan kesempatan mengusulkan nama, sebagian besar partai politik memilih untuk menyerahkan keputusan final sepenuhnya kepada Presiden Prabowo.
“Nah, kemarin sudah dipanggil Bapak Presiden, kita sudah sepakat parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal, nanti kita akan mengajukan satu nama. Karena aturannya begitu, MD3-nya, ya,” kata Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebutkan setidaknya ada delapan figur potensial yang masuk dalam radar bursa cawapres pengganti Gibran.
Nama-nama tersebut berasal dari berbagai latar belakang partai politik dan pimpinan lembaga legislatif yang dinilai memiliki kapasitas membantu tugas kepresidenan.
“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Dari PDIP ada Puan Maharani, ada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dari Gerindra ada Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Sugiono, dan Ahmad Muzani. Kemudian ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Doli menekankan bahwa kriteria utama yang dibutuhkan adalah sosok yang sejalan dengan visi, misi, dan paradigma berpikir Presiden Prabowo. Selain itu, figur terpilih harus mampu menjadi penyelesai masalah (problem solver) yang efektif dalam menghadapi tantangan global maupun domestik.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi menyatakan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama dari internal kader mereka. Langkah serupa juga diambil oleh PKB yang menyerahkan sepenuhnya kewenangan penentuan calon kepada Presiden.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” kata Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat.
Sesuai dengan regulasi dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Presiden akan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna pada 02/12 untuk memilih satu dari dua calon tersebut guna ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
