JEPANG, MAL — Pemerintah Jepang secara resmi mengumumkan kondisi darurat keamanan siber menyusul serangan masif yang menargetkan puluhan perusahaan besar di negara tersebut pada 24/05.
Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena para pelaku dilaporkan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mempermudah aksi pencurian data secara ilegal.
Setidaknya 20 perusahaan nasional dilaporkan telah menjadi korban pembobolan data dalam gelombang serangan terbaru ini. Otoritas keamanan setempat menyatakan bahwa darurat keamanan siber ini dipicu oleh kecanggihan metode peretasan yang mampu menembus sistem pertahanan paling ketat sekalipun.
“Situasi ini merupakan ancaman serius yang memerlukan respons cepat dari seluruh sektor industri untuk melindungi kedaulatan data,” demikian pernyataan resmi Pemerintah Jepang dalam keterangan tertulisnya.
Pemerintah kini tengah mengaudit seluruh infrastruktur digital guna mencegah meluasnya dampak darurat keamanan siber ke sektor publik. Fokus utama tim investigasi adalah memetakan sumber serangan yang menggunakan AI untuk mengidentifikasi celah keamanan secara otomatis dan cepat.
Informasi lebih lanjut mengenai standar perlindungan data dapat diakses melalui situs National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity milik pemerintah. Langkah-langkah penanganan darurat keamanan siber terus dilakukan guna memulihkan kepercayaan publik dan mengamankan data nasional dari ancaman peretas global.
