LONDON, MAL – Partai Hijau Inggris dan Wales mengubah sikap politiknya terhadap konflik Palestina-Israel dengan mendukung pembentukan satu negara demokratis di seluruh wilayah Palestina dan Israel, dengan hak yang setara bagi seluruh kelompok etnis dan agama.
Keputusan itu diambil melalui pemungutan suara anggota partai dalam konferensi di Brighton, Ahad. Sebanyak 1.022 anggota mendukung mosi tersebut, sementara 813 lainnya menolak.
Dalam mosi itu, Partai Hijau juga menyatakan bahwa Zionisme merupakan bentuk rasisme. Posisi tersebut menjadikan Partai Hijau sebagai partai besar pertama di Inggris yang secara resmi mengambil sikap demikian.
Wakil Ketua Bersama Partai Hijau, Mothin Ali, mengatakan dukungannya terhadap mosi tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Zionisme merupakan ideologi negara etno-nasionalis.
“Sebagaimana didefinisikan dalam mosi tersebut,” ujar Ali, “Zionisme adalah negara etno-nasionalis. Zionisme berujung pada pembersihan etnis, yang didasari keyakinan bahwa satu kelompok masyarakat lebih unggul dibandingkan kelompok lainnya.”
Menurut Ali, penolakan terhadap gagasan superioritas suatu kelompok merupakan bagian dari prinsip anti-rasisme yang selama ini dibawanya dalam politik.
“Keyakinan bahwa suatu kelompok lebih unggul dibandingkan kelompok lain—hal itu sama sekali tidak bisa saya terima,” katanya.
Mosi tersebut sekaligus menempatkan Partai Hijau pada posisi yang berbeda dari pendekatan dua negara yang selama ini menjadi salah satu gagasan utama dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Namun, keputusan tersebut tidak sepenuhnya diterima seluruh unsur Partai Hijau. Anggota parlemen Carla Denyer dan Adrian Ramsay sebelumnya mengkritik mosi tersebut.
Perdebatan juga muncul mengenai perlindungan terhadap anggota Yahudi di dalam partai, khususnya mereka yang berafiliasi dengan sinagoge atau organisasi Yahudi yang menggunakan identitas Zionis.
Anggota Partai Hijau menolak sebuah amandemen yang secara khusus mengatur agar mosi tersebut tidak digunakan untuk mendisiplinkan anggota karena keterikatan mereka dengan lembaga komunitas Yahudi yang mengidentifikasi diri sebagai Zionis.
Meski demikian, menurut sumber internal partai yang dikutip Middle East Eye, anggota juga menyetujui amandemen yang mengakui “hak mutlak untuk menentukan nasib sendiri” bagi rakyat Palestina.
Sebelum konferensi, muncul kekhawatiran bahwa anggota Partai Hijau berlatar belakang Yahudi dapat menghadapi proses disipliner karena keterlibatan mereka dengan komunitas Yahudi yang mengidentifikasi diri sebagai Zionis.
Lubna Speitan, warga Inggris keturunan Palestina yang menjadi salah satu penyusun utama mosi, membantah kekhawatiran tersebut. Ia mengatakan mosi itu merupakan mosi eksternal yang berkaitan dengan persoalan politik di luar urusan internal partai.
“Kami telah menegaskan secara eksplisit dalam mosi tersebut bahwa tidak semua orang Yahudi adalah Zionis dan tidak semua Zionis adalah orang Yahudi,” ujarnya.
Stephen Kapos, aktivis sekaligus penyintas Holocaust yang mendukung mosi tersebut, juga menyatakan penolakannya terhadap Zionisme sebagai ideologi maupun praktik.
Sementara itu, kelompok Jewish Greens tidak mengambil sikap resmi karena anggotanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai mosi tersebut.
Pemimpin Partai Hijau, Zack Polanski, yang merupakan seorang Yahudi, sebelumnya meminta agar mosi itu diperjelas untuk memastikan perlindungan terhadap anggota Yahudi.
“Artinya, jika seseorang menentang pendudukan, menentang apartheid, dan menentang genosida, namun kebetulan menjadi anggota sinagoge yang menyebut dirinya sebagai sinagoge Zionis, orang tersebut tidak boleh diperlakukan secara berbeda di dalam Partai Hijau.”
Polanski dan anggota parlemen Partai Hijau lainnya kemudian menegaskan bahwa dukungan terhadap hak-hak Palestina tidak bertentangan dengan perlindungan terhadap hak-hak orang Yahudi.
“Kami tidak akan pernah menoleransi segala bentuk diskriminasi atau pelecehan,” kata kelima anggota parlemen Partai Hijau dalam pernyataan bersama.
Mothin Ali juga mengatakan seluruh anggota partai harus merasa aman, termasuk anggota Yahudi yang memiliki pandangan berbeda mengenai Zionisme.
Keputusan konferensi tersebut sekaligus mempertegas posisi Partai Hijau dalam isu Palestina-Israel, setelah pada 2024 partai tersebut lebih dulu menyatakan bahwa genosida sedang berlangsung di Gaza.
