PALU, MAL – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu bersama Universitas Tadulako (Untad) menggelar pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan Tahun 2026 di Ruang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako, Selasa (29/9).
Program tersebut merupakan kolaborasi antara Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dengan LPPM Untad untuk mendukung penataan dan pelayanan pertanahan di masyarakat.
Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin menghadiri kegiatan tersebut bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Susetyo Nugroho, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Achmad Arwien Afries, dosen pembimbing, dosen pendamping, mahasiswa peserta KKN, dan sejumlah unsur terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Imelda mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi langkah penting untuk menghadirkan inovasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Hari ini merupakan launching proyek perubahan dari Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan. Saya sangat mendukung itu,” ujar Imelda.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Palu terus membuka ruang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta kegiatan akademik, tetapi juga diharapkan menjadi bagian dari proses perubahan di tengah masyarakat.
Menurut Imelda, pelaksanaan KKN memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Materi bisa kalian dapatkan di kampus, di ruang kelas. Tetapi ketika turun ke lapangan, praktiknya tentu berbeda. Pengalaman itulah yang akan kalian rasakan nanti saat berada di tengah masyarakat,” katanya.
Karena itu, Imelda meminta mahasiswa menjalankan KKN dengan sungguh-sungguh, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta mampu mengidentifikasi berbagai persoalan yang ditemukan selama berada di lokasi pengabdian.
Dalam bidang pertanahan, Imelda mengungkapkan masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan Pemerintah Kota Palu. Ia menyebut jumlah bidang tanah yang sebelumnya belum bersertifikat sekitar 2.100 bidang dan kini telah berkurang menjadi sekitar 1.700 bidang.
Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam penataan administrasi pertanahan di Kota Palu. Namun, percepatan penyelesaian masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
“Kita berharap melalui KKN ini, mahasiswa juga dapat membantu dalam proses pendataan dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan pertanahan yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Imelda menambahkan sinergi antara Pemerintah Kota Palu, Kantor Pertanahan Kota Palu, dan Universitas Tadulako diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan KKN, tetapi dapat terus dikembangkan melalui berbagai program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Jadikan kesempatan ini untuk belajar, berinteraksi dengan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata. Karena pengalaman di lapangan akan menjadi bagian penting dari proses pembelajaran kalian,” katanya. ***
