POSO, MAL – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Poso meluncurkan inovasi Transformasi Belanja Daerah Berbasis Tematik Prioritas Unggulan atau Top Prioritas Poso pada Senin (10/8).

Program ini diarahkan untuk membuat belanja daerah lebih fokus pada kebutuhan pembangunan dan mampu menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Kepala BKAD Poso Rulya Alamrie mengatakan, inovasi Top Prioritas Poso ini dirancang agar pengelolaan anggaran tidak berhenti pada aspek administratif. Namun, mampu menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat Poso secara langsung.

“Top Prioritas Poso bukan sekadar proyek perubahan, melainkan fondasi baru dalam tata kelola belanja daerah yang lebih strategis, adaptif, dan berkelanjutan,” kata Kepala BKAD Poso Rulya Alamrie.

Inovasi Top Prioritas Poso memiliki tiga pilar utama. Pilar pertama berupa Pedoman Belanja Tematik Program Prioritas Daerah sebagai acuan perangkat daerah dalam menyusun anggaran sesuai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Pilar kedua adalah Dashboard Keuangan Belanja Tematik yang digunakan untuk memantau realisasi anggaran dan capaian program secara cepat berbasis data. Hal ini mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan.

Adapun pilar ketiga berupa Forum Pembelajaran Bulanan Tematik (FPBT) sebagai ruang koordinasi, evaluasi, dan peningkatan kapasitas perangkat daerah. Forum ini penting untuk memastikan seluruh komponen bekerja optimal dalam implementasi Top Prioritas Poso.

Menurut Rulya Alamrie, sistem ini diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan penggunaan anggaran lebih efektif sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Melalui inovasi ini, kami berharap pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel, efisien, dan mampu mempercepat pencapaian visi Kabupaten Poso Makin Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan,” tutur Rulya Alamrie.

Di bawah kepemimpinan Bupati Poso dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang dan Wakil Bupati H. Soeharto Kandar, Top Prioritas Poso diharapkan menjadi pijakan baru dalam membangun pengelolaan keuangan daerah yang modern, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah.