PALU, MAL – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana, pada Rabu (17/6) menerima kunjungan audiensi Yayasan Peta Asa Nusantara di ruang kerjanya.
Pertemuan ini membahas upaya penguatan riset penanganan HIV/AIDS guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Audiensi tersebut mendorong Pemerintah Kota Palu untuk melakukan riset mendalam terkait tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kota Palu. Langkah ini dinilai penting sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah diterapkan selama ini, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang HIV/AIDS.
Direktur Eksekutif Yayasan Peta Asa Nusantara, Renaldi Anugrah Paliudju, menyampaikan bahwa kajian berbasis data sangat diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tingginya angka HIV di Kota Palu sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam penanganan HIV/AIDS.
“Hari ini kami bertemu dengan Ibu Wakil Wali Kota membicarakan tingginya angka HIV di Kota Palu. Kami mendorong adanya riset yang kemudian melahirkan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah, termasuk Perda tahun 2018 terkait HIV/AIDS,” kata Renaldi Anugrah Paliudju.
Menurut Renaldi, riset yang direncanakan tidak hanya berfokus pada data kasus HIV/AIDS. Namun, studi ini juga akan mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan teori kesisteman untuk mengoptimalkan riset.
Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Palu dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif guna menekan angka HIV/AIDS. Selain itu, hasil riset ini juga diharapkan dapat memperkuat program pencegahan dan penanganannya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Palu mendorong Yayasan Peta Asa Nusantara untuk berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Palu.
Hal ini bertujuan melaksanakan kajian yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait dalam upaya penanganan HIV/AIDS.
Renaldi menambahkan bahwa pelaksanaan riset nantinya tidak hanya melibatkan pemerintah daerah. Tetapi, juga berbagai pemangku kepentingan di Kota Palu, mulai dari organisasi kepemudaan, lembaga adat, hingga tokoh agama.
“Kami ingin seluruh stakeholder di Kota Palu bersinergi dan berkolaborasi untuk bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan HIV yang ada,” kata Renaldi.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan penanganan HIV/AIDS secara lebih menyeluruh. Selain itu, kolaborasi ini juga memperkuat peran seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan.
“Harapannya Kota Palu menjadi kota yang semakin sehat, masyarakatnya semakin cerdas, dan kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Renaldi. **
