SIGI, MAL – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri, Asep Firman Ilahi, menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan bencana hidrometeorologi yang dampaknya semakin nyata dan diperkirakan terus meningkat pada masa mendatang, meningkatkan risiko bencana Pasigala (Palu, Sigi, Donggala).

Pernyataan ini disampaikan dalam dialog jurnalis bertema “Menguatkan Narasi Media Tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Lanskap Palu-Sigi-Donggala” yang diselenggarakan di Latoratima, Kabupaten Sigi, Sabtu (13/6).

Asep Firman Ilahi menyoroti bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar satu juta jiwa menempati kawasan Pasigala. Khusus di Lembah Palu, lebih dari 500 ribu penduduk hidup di wilayah dengan tingkat ancaman bencana tinggi, menunjukkan betapa krusialnya penanganan risiko bencana Pasigala.

Kawasan Pasigala menghadapi berbagai potensi bencana, seperti gempa bumi, tsunami, likuefaksi, tanah longsor, dan banjir yang diperparah oleh perubahan iklim. Ini menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap berbagai jenis ancaman.

“Selain ancaman geologi, bencana hidrometeorologi diperkirakan semakin sering terjadi dalam 10 hingga 20 tahun mendatang,” kata Asep Firman Ilahi, Kepala BMKG SPAG Lore Lindu Bariri.

Ia menambahkan bahwa salah satu faktor utama tingginya risiko bencana Pasigala adalah keberadaan Sesar Palu-Koro, di mana masyarakat Pasigala hidup di sekitar zona patahan aktif tersebut. Kota Palu juga berada di kawasan Teluk Palu yang berbentuk menyerupai corong, berpotensi memperkuat dan mempercepat pergerakan gelombang tsunami.

Faktor kerentanan lainnya termasuk kondisi geologi berupa endapan aluvial muda yang mendominasi kawasan Lembah Palu. Material ini sangat rentan terhadap guncangan gempa dan berpotensi mengalami likuefaksi, meningkatkan risiko bencana Pasigala yang kompleks.

“Topografi wilayah Pasigala yang dikelilingi pegunungan juga meningkatkan risiko bencana,” katanya.

Sementara itu, Area Manager Sulawesi Tengah (Sulteng) Sheep Indonesia, Masturidho, menyatakan bahwa pendekatan berbasis kawasan merupakan salah satu strategi utama dalam upaya pengurangan risiko bencana, khususnya bencana hidrologi. Ini adalah langkah penting untuk mitigasi risiko bencana Pasigala secara holistik.

Di Sulteng, terdapat dua kawasan menjadi fokus pendampingan, yaitu Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Palu, mencakup wilayah Dolo Selatan hingga kawasan pesisir Kota Palu, serta kawasan pesisir Pantai Barat Donggala-Palu yang membentang dari Kota Palu hingga Balaesang.

“Pendekatan lanskap dinilai penting, sebab berbagai persoalan lingkungan dan kebencanaan saling berkaitan antardaerah,” kata Masturidho, Area Manager Sulteng Sheep Indonesia.

Ia berharap perspektif ini dapat menjadi perhatian media dalam menyusun pemberitaan terkait isu kebencanaan dan lingkungan. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat pengelolaan kawasan, upaya lain yang didorong adalah penguatan kebijakan.

Hasil kajian menggunakan instrumen analisis dari United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat dua kebijakan yang secara nyata mengintegrasikan pengurangan dan risiko bencana Pasigala serta adaptasi perubahan iklim: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Daerah tentang Sigi Hijau.

Di sisi lain, berbagai kebijakan terkait gas rumah kaca (GRK) masih menghadapi tantangan pada implementasi di lapangan. Banyak regulasi belum berjalan optimal dan hanya menjadi dokumen administratif.

“Berangkat dari hasil kajian tersebut, sejumlah rekomendasi dan turunan kebijakan mulai didorong di berbagai daerah. Namun, proses advokasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan ekosistem mendukung agar upaya tersebut lebih efektif,” tuturnya.

Untuk itu, telah dibentuk Kelompok Kerja Advokasi dan Kampanye Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Sulawesi Tengah yang beranggotakan 11 organisasi masyarakat sipil, di antaranya Rindang, Karsa, Imunitas, Econesia, Bonebula, Stipel, Forum Pengurangan Risiko Bencana Dolo Selatan, Roa, dan Sikola Mombine.

Dalam proses advokasi tersebut, peran media dinilai sangat penting. Advokasi tanpa dukungan media menghadapi tantangan lebih besar karena media memiliki kemampuan membentuk opini publik sekaligus memengaruhi perhatian pemerintah terhadap suatu isu, krusial dalam mengatasi risiko bencana Pasigala.

“Karena itu, upaya-upaya tersebut perlu dimunculkan secara lebih luas dalam narasi media agar menjadi bagian dari proses edukasi masyarakat,” kata Masturidho.

Ia berharap upaya membangun ekosistem kolaboratif antara organisasi masyarakat sipil, media, pemerintah, dan masyarakat dapat terus berkembang.

“Dengan demikian, berbagai praktik baik, pembelajaran, dan inisiatif dilakukan di Sulteng dapat diketahui lebih luas dan memberikan manfaat bagi penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim,” pungkasnya.