PALU – Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, turun langsung menyerap aspirasi warga saat reses Masa Sidang IV Tahun 2026 di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Taweli, Kota Palu, Sabtu (2/5).
Dalam pertemuan tersebut, Longki menyampaikan kehadirannya untuk bersilaturahmi sekaligus mendengarkan langsung berbagai persoalan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi II DPR RI seperti pemerintahan daerah, pemilu, dan kepegawaian.
“Saya ingin bersilaturahmi sekaligus mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan mitra kerja kami di Komisi II,” kata Longki.
Kegiatan itu turut dihadiri Anggota DPRD Kota Palu Dapil IV dari Fraksi Gerindra, Vivi Irade.
Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Salah satunya disampaikan Zet Ali yang menyoroti kualitas kepemimpinan hasil Pilkada. Ia menilai masih terdapat kepala daerah yang belum optimal dalam menjalankan visi dan misi pembangunan.
Selain itu, warga lainnya, Jumari, mengeluhkan kondisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia menyoroti rendahnya gaji serta beban anggaran yang masih ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Harapan kami, PPPK ini bisa dibiayai oleh negara melalui APBN, bukan sepenuhnya dibebankan ke daerah,” ujar Jumari.
Menanggapi hal tersebut, Longki menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke tingkat pusat untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, usulan agar pembiayaan PPPK ditanggung pemerintah pusat juga menjadi aspirasi banyak kepala daerah di berbagai wilayah.
“Kita berharap ke depan ini bisa menjadi kebijakan nasional,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan Pilkada, Longki menyebut masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Pilkada di DPR.
Kegiatan reses berlangsung lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama warga.
