PALU – Pemprov Sulteng mempercepat akses keuangan daerah di awal 2026. Hal ini ditegaskan dalam Rakor Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di ruang polibu, Senin (12/1).
Gubernur diwakili Asisten Administrasi Umum Nelson Metubun,membaca sambutan gubernur sekaligus membuka rakor tersebut.
Rakor dihadiri perwakilan BI Sulteng, OJK Sulteng, industri jasa keuangan, beserta para pejabat lingkup perangkat daerah dan instansi vertikal yang masuk dalam TPAKD.
Dalam sambutannya, TPAKD disebut berperan strategis sebagai akselerator literasi dan inklusi keuangan daerah.
Asisten menegaskan bahwa akses keuangan yang inklusif menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan UMKM dan perlindungan masyarakat dari resiko ekonomi dan finansial.
“Dalam konteks ini, TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi dan akselerasi program akses keuangan daerah agar kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.
Lebih jauh, internalisasi target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jadi sorotan penting agar tercapai pemerataan layanan keuangan daerah yang inklusif.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan peningkatan IKAD secara bertahap yaitu dari 3,61 pada tahun 2025 menjadi 3,64 pada tahun 2026,” paparnya.
Dengan proyeksi kenaikan tiap tahun sebesar 0,03-0,04, asisten optimis tahun 2030 nanti, skor IKAD 3,76 dapat tercapai.
“Target ini menegaskan komitmen kita untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang adil, aman dan berkelanjutan terhadap layanan keuangan formal,” tegasnya.****
